KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi, salah satunya staf khusus. Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan urgensi staf khusus di KPK.
"ICW mempertanyakan urgensi dari memasukkan staf khusus dalam kelembagaan KPK," ujar peneliti dari ICW, Kurnia Ramadhana, saat dihubungi Rabu (18/11/2020).
Kurnia menilai saat ini fungsi dari staf khusus telah dimiliki di setiap bidang yang ada di KPK. Karena itulah, menurutnya, adanya staf khusus hanya menimbulkan pemborosan anggaran.
"Sebab, jika dilihat dalam Pasal 75 ayat (2) Perkom 7/2020, segala keahlian yang mesti dimiliki oleh staf khusus pada dasarnya sudah ada di setiap bidang kerja KPK. Jadi ICW menilai kebijakan ini hanya pemborosan anggaran semata," tuturnya.
Tidak hanya itu, Kurnia mengatakan permasalahan di KPK tidak terletak pada kebutuhan staf khusus. Namun perlu adanya perbaikan di tingkat pimpinan.
"Lagi pula bahwa problematika KPK saat ini bukan pada kebutuhan staf khusus, melainkan perbaikan di level pimpinan. Sebab, sering kali kebijakan yang dihasilkan oleh pimpinan bernuansa subjektif dan tanpa diikuti dengan rasionalitas yang jelas," kata Kurnia.
"Jadi, sekalipun ada staf khusus, akan tetap tindakan maupun pernyataan pimpinan masih seperti saat ini, tidak ada gunanya juga," sambungnya.
Kurnia menuturkan pihaknya mendesak agar Dewan Pengawas mengambil tindakan. Hal ini karena, menurutnya, keluarnya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan penguatan KPK.
"ICW mendesak agar Dewan Pengawas segera bertindak dengan memanggil pimpinan untuk memberikan klarifikasi atas keluarnya Perkom 7/2020 yang benar-benar melenceng jauh dari penguatan KPK," pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK mengubah struktur organisasinya dengan menambah sejumlah posisi. Struktur organisasi KPK saat ini menjadi lebih gemuk dibandingkan sebelumnya. Simak di halaman selanjutnya.
