Jakarta -
Front Pembela Islam (FPI) dan Gubernur DKI Anies Baswedan membandingkan kerumunan pilkada dengan kerumunan yang terjadi dalam acara Habib Rizieq Syihab (HRS). PKS menilai anggapan itu suatu kewajaran dan menyinggung soal keadilan.
"Wajar kalau publik menilai ada yang aneh dan tidak adil. Sekarang semua kebakaran jenggot. Mestinya sejak awal. Sejak awal disiplin," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (17/11/2020).
Mardani menilai ada yang aneh dalam kondisi saat ini. Menurutnya, semua pihak kalang kabut setelah kerumunan yang muncul di acara Habib Rizieq.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mestinya semua adil. Siapa pun dan alasan apa pun mesti ditindak. Kondisi sekarang jadi aneh. Seolah semua mesti ikut aturan setelah kasus kerumunan HRS," tutur Mardani.
Anggota Komisi II DPR itu meminta semua penindakan hukum harus berjalan adil bagi siapa pun. Terutama, kata Mardani, dalam suatu masalah yang sama.
"Penegakan hukum mesti berjalan dengan adil dan transparan serta akuntabel. Bukan beda-beda pendekatan untuk kasus yang sama," ucapnya.
Anies Baswedan dan FPI senada singgung soal Pilkada 2020 menyusul kontroversi kerumunan di acara Habib Rizieq. Selengkapnya di halaman sebelah.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut jajarannya melakukan tindakan proaktif saat ada potensi keramaian massa Habib Rizieq Syihab. Lalu, Anies membandingkannya dengan penanganan Pilkada serentak 2020.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat Pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11).
Tindakan proaktif yang disebut Anies salah satunya imbauan untuk menaati protokol kesehatan oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara kepada Habib Rizieq dan panitia Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat.
"Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Jadi kalau kemarin, Wali Kota Jakarta Pusat mengirimkan surat mengingatkan bahwa ada ketentuan yang harus ditaati dalam kegiatan-kegiatan, dan ini dilakukan oleh Jakarta," kata Anies.
Begitu juga FPI, yang melempar sindiran soal penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020.
"Teriring doa, semoga akan tegas juga kepada pelaku kerumunan saat pilkada ini," kata Ketua DPP FPI Slamet Maarif kepada wartawan, Senin (16/11).
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini