ICW: Dewas KPK Nyatakan Firli Bahuri Tak Langgar Kode Etik di Kasus OTT UNJ

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 20:20 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)
Foto: Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Penindakan KPK Karyoto ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dalam kasus OTT di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Dewas memutuskan bahwa keduanya tak terbukti melanggar.

"Pada tanggal 9 November 2020, Dewan Pengawas mengirimkan surat kepada Indonesia Corruption Watch yang pada intinya menyebutkan bahwa Firli Bahuri dan Karyoto tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku dalam penanganan perkara OTT UNJ," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).

Kurnia mengungkap dalam surat tersebut, Dewas KPK mendasari kesimpulannya pada empat hal. Pertama, penanganan kasus tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbud yang dilakukan oleh KPK atas perintah Ketua KPK akibat laporan yang kurang lengkap dari Plt Direktur Pengaduan Masyarakat yang menyebutkan telah membantu OTT di Kemendikbud.

"Dua, penerbitan surat perintah penyelidikan telah dikoordinasikan antar kedeputian dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK," ujar Kurnia.

Ketiga, kata dia, keputusan Ketua KPK agar penanganan kasus tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbud dilakukan oleh KPK telah dikoordinasikan dengan pimpinan KPK lainnya melalui media komunikasi online. Sehingga keputusan tersebut bukan inisiatif pribadi dari Firli Bahuri.

"Empat, Kasus yang ditangani dalam penyelidikan KPK, belum ditemukan bukti permulaan yang cukup serta belum terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan ke penegak hukum lain. Mekanisme pelimpahan dalam keadaan tertentu dimungkinkan tidak melalui gelar perkara berdasarkan kebijakan Pimpinan KPK," jelasnya.

Menurut Kurnia, dalam surat tersebut Dewas KPK juga mengakui terdapat kelemahan-kelemahan dalam penanganan kasus tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi di Kemendikbud. Atas dasar itu, ICW memberikan beberapa catatan.

Catatan ICW dapat disimak di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3