Dewas KPK Diminta Selidiki Firli Bahuri Diduga Langgar Etik soal OTT UNJ

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 20:51 WIB
Dewas KPK buka suara terkait isu-isu terkini. Pernyataan pers itu disampaikan usai bertemu dengan perwakilan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
Dewan Pengawas KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat bicara terkait putusan etik Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Aprizal, terkait operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ). ICW meminta agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK juga menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri dalam kasus ini.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan dalam putusan disebutkan bahwa perintah mengambil alih penanganan kasus oleh Dumas tersebut berasal dari Firli. Padahal, kata dia, informasi yang disampaikan oleh Aprizal bahwa dalam penanganan perkara itu tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara.

"Menanggapi itu, semestinya Dewan Pengawas KPK dapat menindaklanjuti putusan tersebut dengan mengusut hal yang ke serius, termasuk memulai pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri," kata Kurnia kepada wartawan, Senin (12/10/2020).

Kurnia menilai dalam kasus tersebut setidaknya ada dua pelanggaran yang dilakukan oleh Firli. Pertama, kata dia, keputusan mengambil alih penanganan perkara sebagaimana diperintahkan oleh Firli tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara.

"Dalam konteks ini ada beberapa catatan. Pertama, Firli sebagai Ketua KPK tidak mendengarkan paparan utuh dari Plt Direktur Pengaduan Masyarakat bahwa penanganan perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti," ujar Kurnia.

"Kedua, perintah untuk mengambil alih perkara dari Dumas ke Penindakan seharusnya tidak bisa diputuskan oleh satu orang pimpinan saja dan mesti mengikuti prosedur yang ada di KPK, yakni membahas bersama pimpinan lain dan unit terkait terlebih dahulu," imbuhnya.

Pelanggaran kedua ialah kebijakan untuk melimpahkan perkara OTT UNJ diduga dilakukan tanpa gelar perkara dan tanpa persetujuan pimpinan KPK lainnya. Menurutnya, pelimpahan perkara OTT UNJ tidak didahului gelar perkara seluruh pimpinan KPK, melainkan keputusan sepihak dari Firli.

Selanjutnya
Halaman
1 2