Round-Up

Gaduh Kasus Djoko Tjandra Soal Pihak yang Belum Tersentuh

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 13 Nov 2020 06:48 WIB
Jaksa mendakwa Djoko Tjandra memberi suap 2 jenderal Polri berkaitan dengan menghapus status buron Djoko Tjandra. Ia didakwa bersama rekannya, Tommy Sumardi.
Foto: Djoko Tjandra (Ari Saputra)
Jakarta -

Pengusutan kasus Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra tak berhenti di tangan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Kini, KPK pun 'ikut campur'.

Kemungkinan membuka penyelidikan baru kasus Djoko Tjandra mulai terbuka. Lembaga bernama Komisi Pemberantasan Korupsi-lah yang akan mencari klaster-klaster yang belum tersentuh.

KPK memastikan akan menggelar hasil telaah dokumen yang diperoleh dari masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat yang pernah memberi dokumen petunjuk ke KPK adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

"Kita akan menggelar hasil telaahan dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.Foto: Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)

Di sinilah wewenang supervisi KPK dijalankan. Karena itu, KPK meminta salinan berkas perkara dan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus Djoko Tjandra ke Kejagung dan Polri, untuk nantinya dirangkai menjadi konstruksi kasus.

"Berkas dan dokumen-dokumen tersebut diperlukan tim supervisi untuk digabungkan dengan dokumen-dokumen yang diperoleh dari masyarakat," ujar Nawawi.

Setelah menerima dokumen perkara dari Bareskrim dan Kejagung, dipadu dokumen dari masyarakat, KPK selanjutnya akan menelaah secara menyeluruh. Bukan tak mungkin dari hasil telaah itu ditemukan bukti petunjuk, untuk membuka penyelidikan baru.

"Sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan KPK melakukan penyelidikan baru terhadap klaster-klaster yang belum tersentuh," terang Nawawi.

Seperti diketahui, dalam kasus yang ditangani Jaksa Agung Muda bidang Pengawas (Jamwas) Kejagung, Djoko Tjandra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Suapnya terkait pengkondisian fatwa Mahkamah Agung (MA).

Dalam skandal suap ini pun, Andi Irfan Jaya diduga menjadi perantara suap dari Djoko Tjandra kepada jaksa Pinangki. Andi merupakan teman dekat Pinangki. Kasus suap ini telah naik ke tahap persidangan.

Di Polri, Dittipidkor Bareskrim Polri, Djoko Tjandra diduga menjadi penyuap dua jenderal Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, yang saat itu menjabat Kadivhubinter Polri, dan Brigjen Prasetijo Utomo, yang saat itu menjabat Kepala Biro Kordinator Pengawas PPNS Bareskrim Polri.

Kasusnya yakni terkait pembuatan surat jalan palsu oleh Prasetijo dan penghapusan status red notice Djoko Tjandra oleh Napoleon.

KPK tentu bisa memiliki alasan mengapa memutuskan melakukan telaah. Ada petunjuk yang terungkap dalam persidangan kasus suap Djoko Tjandra ke Pinangki.

Seperti apa petunjuknya? Simak di halaman selanjutnya.