Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2020 tak menggunakan aplikasi Sirekap. KPU memahami keputusan tersebut dan memastikan akan menjaga keterbukaan publik.
"Ya mereka bukan tidak sepakat digunakannya Sirekap. Tapi mereka tidak ingin Sirekap digunakan sebagai basis data penetapan resmi hasil pemilihan kepala daerah. KPU bisa menerima itu. Tetapi mereka juga sepakat bahwa prinsip transparansi dalam pemilu tetap dijaga," kata Ketua KPU Arief Budiman di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Alhasil, penghitungan suara Pilkada 2020 akan dilakukan secara manual. Sirekap sendiri hanya digunakan sebagai alat publikasi terkait hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, seperti halnya pemilihan-pemilihan sebelumnya.
"Maka mereka Sirekap digunakan sebagai alat publikasi untuk memberikan informasi kepada semua pihak, kepada penyelenggara pemilu, masyarakat, kepada peserta pemilu hasil pemilihan kepala daerah. Akhirnya berfungsi seperti apa yang sudah kita lakukan di pemilu sebelumnya," ujar Arief.
Menurut Arief, aplikasi Sirekap sudah melalui simulasi di sejumlah daerah. Persiapan juga sudah dilakukan, tapi keputusan bersama penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada 2020 tetap secara manual.
"Sirekap yang bikin kita. Tapi kita sudah melakukan simulasi dengan KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, kita sudah uji coba di Jakarta, di daerah. Prinsipnya persiapan kita sudah cukup baik," sebut Arief.
Arief berharap ke depannya aplikasi Sirekap dapat digunakan dalam penghitungan dan rekapitulasi pemilihan. Hal itu agar ada keterbukaan publik dan hasil cepat pemilihan.
"Mudah-mudahan nanti implementasi pilkada nanti bisa dibaca, dilihat dan dipahami oleh semua orang sehingga pemilu berikutnya sudah tidak ada lagi keraguan-raguan menggunakan sistem ini. Kalau ini tidak digunakan, kita tidak punya publikasi yang cepat, kita tidak punya transparansi, itu menurut saya mundur ke belakang karena selama ini pilkada kita ada publikasi," imbuhnya.
Keputusan Sirekap tidak digunakan di Pilkada 2020 ditetapkan dalam rapat kerja Komisi II DPR. Simak di halaman selanjutnya.
