Bawaslu Paparkan Potensi Pelanggaran di Tahapan Pencoblosan-Penghitungan Suara

ADVERTISEMENT

Bawaslu Paparkan Potensi Pelanggaran di Tahapan Pencoblosan-Penghitungan Suara

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 11 Nov 2020 18:13 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Ilustrasi Pilkada (Zaki Alfarabi/detikcom)
Jakarta -

Bawaslu RI memaparkan sejumlah potensi pelanggaran di tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada 2020. Bawaslu menyebut potensi tersebut antara lain praktik politik uang, penggelembungan suara, hingga potensi kendala bila aplikasi Sirekap digunakan.

"Pertama soal keberpihakan penyelenggara pemilihan, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, itu potensi-potensi tren pelanggaran. Kemudian politik uang, ini bisa terjadi pada pasangan calon maupun tim kampanye," kata Ketua Bawaslu RI Abhan dalam acara virtual yang ditayangkan di Facebook KPU RI, Rabu (11/11/2020).

Hal tersebut berdasarkan tren pelanggaran pada Pilkada 2018. Adapun potensi pelanggaran lainnya adalah ASN menjadi saksi pasangan calon kepala daerah, ada orang yang mengakui diri sebagai orang lain untuk dapat menggunakan hak pilih, penggunaan dokumen palsu pada saat menggunakan hak pilih, serta menggunakan hak suara lebih dari satu kali di TPS yang sama atau TPS yang lain.

Selanjutnya tren pelanggaran di tahap rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan, perusakan kotak suara, kotak suara tidak disegel, perubahan data atau penggelembungan suara dan perubahan data pemilih pada rekapitulasi. Bawaslu juga memetakan potensi pelanggaran pada tahap pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi pada Pilkada 2020.

Pertama, Bawaslu memberi catatan terkait aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) yang saat ini tengah dikaji KPU untuk diterapkan pada Pilkada 2020. Bawaslu menyoroti ada daerah yang tidak memiliki akses internet untuk mengunggah foto setelah dilakukannya penghitungan suara.

"Aplikasi Sirekap menjadi instrumen rekapitulasi hasil penghitungan suara, bukan lagi sebagai sarana informasi sebagaimana aplikasi Situng. Tentu yang dipilih oleh KPU tentu kita harus menggunakan soal keterbatasan kemampuan penyelenggara pemilihan di tingkat bawah dalam menggunakan teknologi dan ketersediaan sarana dan prasarana, seperti internet, ponsel pintar, dll dapat menyebabkan terganggunya proses penghitungan dan rekapitulasi suara," kata Abhan.

Lebih lanjut, Abhan menyebut penerapan aplikasi Sirekap ini berpotensi adanya kendala pada proses penanganan pelanggaran. Abhan mengatakan, jika Sirekap diterapkan, saksi pasangan calon tidak lagi mendapatkan salinan formulir model C hasil-KWK.

"Kalau kami melihat memahami Sirekap ini artinya bahwa pengawas TPS maupun saksi peserta pilkada ini tidak akan mendapatkan salinan yang eksemplar tadi, tetapi mendapatkannya adalah dalam bentuk digital, yang mereka terima dengan barcode dan sebagainya. Nanti baru bisa mencetak sendiri. Saya kira ini dari aspek hukumnya," ungkapnya.

Selain itu, potensi pelanggaran lainnya adalah penyelenggara, peserta, dan pemilih tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di hari pencoblosan. Serta ada potensi warga tidak berpartisipasi dalam pilkada dengan alasan COVID-19.

Dalam kesempatan yang sama, KPU menjawab sorotan Bawaslu terkait aplikasi Sirekap. Bagaimana tanggapannya, lihat di halaman selanjutnya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT