Kok Hakim MK Aktif Dapat Tanda Jasa dari Presiden Jokowi?

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 14:46 WIB
Upacara pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi.
Upacara pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan dari Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Enam hakim konstitusi mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan indenpendensi Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berkurang dalam mengadili perkara.

"Apakah pemberian tanda kehormatan kepada para hakim MK itu tidak mengurangi independensi? Tidak, karena di sini posisi presiden selaku kepala negara dan kita mereference beliau-beliau yang pernah mendapatkan Mahaputera, yaitu Pak Jimly Asshiddiqie, Pak Hamza Zoelva, dan beberapa yang lain," ujar Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2020).

"Sekali lagi bahwa presiden selaku kepala negara memberikan itu karena menjalankan konstitusi. Ada konstitusinya, ada dasarnya," jelas Moeldoko melanjutkan.

Moeldoko menjelaskan dasar hukum pemberian gelar kehormatan berdasarkan UUD 1945 dan UUDRT Nomor 5 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia. Mereka yang mendapat gelar ini dianggap memberikan jasa terhadap Indonesia.

"Pemberian tanda kehormatan bintang jasa kepada para hakim Mahkamah Konstitusi, begini, dalam UUD 1945 pasal 15, presiden memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan dan itu dijabarkan lagi dalam UU Nomor 5 darurat Tahun 1959 bahwa bintang RI itu diadakan dengan tujuan untuk memberikan penghormatan istimewa kepada mereka yang berjasa sangat luar biasa atas keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan NKRI. Itu harus dipegang teguh dulu," kata Moeldoko.

Penilaian apa yang diberikan dalam pemberian tanda kehormatan?

Selanjutnya
Halaman
1 2