Ketidakhadiran mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam acara pemberian penghargaan Bintang Mahaputera menuai kritik. Adalah partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melontarkan kritik tajam ke Gatot.
Kritik datang dari Golkar dan legislator PKB. Tapi Gatot bukan tanpa alasan hingga tidak muncul dalam acara yang dihelat di Istana, Jakarta, itu. Meski alasan Gatot bisa dijawab pemerintah.
Gatot mengirimkan sepucuk surat yang tertuju ke Presiden Jokowi, yang berisi alasan tak menghadiri acara pemberian penghargaan. Isi surat Gatot lalu diungkapkan Menko Polhukam Mahfud Md.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama, karena ini suasana COVID-19. Karena suasana COVID-19 disepakati pada bulan Agustus dulu dipecah dua, separuh bulan Agustus, separuh sekarang, sehingga suasana COVID-19 terpenuhi standarnya," kata Mahfud, dalam wawancara yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (11/11/2020).
Pada dasarnya, yang menurut Mahfud, Gatot menerima penghargaan Bintang Mahaputera yang diberikan negara melalui Jokowi. Begitu isi surat mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, seperti disampaikan Mahfud.
"Tapi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan, pertama karena ini suasana COVID," ungkap Mahfud.
Mahfud pun memastikan Bintang Mahaputera akan dikirim langsung ke Gatot. Presiden Jokowi telah menugaskan pejabat berwenang untuk mengirim.
"Dari sekian yang dianugerahi Bintang Mahaputera ada yang tidak hadir Bapak Gatot Nurmantyo, tapi dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo menyatakan menerima, menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan," terang Mahfud.
Kritik terhadap Gatot pun tak terelakkan. Seperti apa? Simak di halaman selanjutnya.
Dimulai dari Golkar. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai menilai sikap Gatot bukanlah sikap seorang negarawan.
"Sangat disayangkan beliau tidak hadir. Tidak menunjukkan sikap negarawan," kata Ace kepada wartawan, Rabu (11/11) terpisah.
Bukan tanpa alasan pula Presiden Jokowi memberi Bintang Mahaputera ke Gatot. Apa? Tak lain karena lulusan Akademi Militer (Akmil) angkatan 1982 itu menjadi salah satu benteng pertahanan RI, saat dia mengemban jabatan Panglima TNI periode 2015-2017.
![]() |
Seharusnya Gatot bisa membedakan mana urusan politik, mana urusan kenegaraan. Begitu penegasan kritik Ace, sambil menekankan Bintang Mahaputera merupakan penghargaan dari negara.
"Seharusnya beliau dapat membedakan mana politik, mana urusan kenegaraan. Apa yang dilakukan negara dengan memberikan penghargaan kepada Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo justru sebagai penghargaan kepada beliau yang menjabat Panglima TNI," tegas Ace.
Serupa kritik Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding. Namun memang Karding tak menepis bahwa Gatot tetap punya hak untuk tidak hadir.
"Bahwa beliau tidak datang itu hak beliau dan menurut saya, apa ya, melihat beliau tidak, apa ya istilahnya, mungkin tidak bisa disebut sebagai negarawan," kata Karding kepada wartawan, Rabu (11/11).
![]() |
Gatot seharusnya bisa memberitahukan kalau memang tak bersedia menerima penghargaan. Karding menilai konfirmasi tersebut seharusnya disampaikan lebih dulu.
"Kalau menolak pemberian negara itu harusnya ya, sejak diumumkan, disampaikan saja, 'Saya tidak bisa bersedia menerima ini'. Jadi jangan pas di ujung dijadikan momentum politik. Itu yang menurut saya nggak tepat," sebut Karding.
Menurut Karding, sikap pentolan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu tak menghadiri acara pemberian Bintang Mahaputera mengandung unsur politis. Karding mengendus adanya dorongan pendukung Gatot agar penghargaan itu tak diterima.
"Saya tidak tahu kalkulasi politik, karena ini pasti dilatarbelakangi politis. Tapi saya tidak tahu menjadi dasarnya beliau menolak penghargaan itu. Yang saya tahu pendukungnya memang mendorong agar tidak diterima, khawatir tidak bisa lagi kritis, padahal tidak ada hubungannya," sebut Karding.