Pimpinan KPK ke Calon Kepala Daerah: Kalau Mau Mewah Jadi Selebriti Saja!

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 14:43 WIB
(Kiri-kanan) Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Menaker Ida Fauziyah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto memberi paparan usai pertemuan ketiga belah pihak di Gedung KPK, Jumat (2/10/2020). Ketiga lembaga membahas penyaluran bantuan subsidi/upah.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Para calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada Serentak 2020 mendapatkan wejangan dari pimpinan KPK. Mereka diingatkan untuk menjadi pejabat yang benar-benar melayani rakyat.

Dalam webinar pembekalan pilkada yang disiarkan kanal YouTube KPK, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan menjadi pejabat bukan ajang untuk meningkatkan harta kekayaan pribadi. Terlebih, menurut Ghufron, cara-cara seperti korupsi yang sudah terbukti tidak hanya merugikan diri sendiri.

"Risikonya adalah bukan hanya diri Anda, Pak, bukan risiko koruptor maksudnya, tapi juga keluarga dan anak-anaknya," kata Ghufron dalam webinar itu, Kamis (12/11/2020).

Para calon kepala daerah yang hadir berasal dari Bengkulu, Riau, Sulawesi Barat, dan Jawa Barat. Ghufron ingin mereka amanah bila kelak menjabat.

"Oleh karena itu, mari, KPK senang Anda semua terpilih jadi pemimpin-pemimpin daerah kemudian amanah, KPK santai, KPK bahagia, KPK tidak senang kalau kemudian banyak tangkapan," kata Ghufron.

Setelahnya, Ghufron menyinggung perihal calon kepala daerah yang habis-habisan dalam mengeluarkan dana agar menang dalam pilkada. Menurutnya, langkah itu malah membuat para calon kepala daerah itu memikirkan soal pengembalian modal saat terpilih kelak.

"Kalau sudah mikir-nya mikir modal, ini bukan pejabat publik, ini pedagang. Kalau pedagang, jangan duduk sebagai pejabat publik. Kalau pejabat publik, jangan duduk sebagai pedagang," ujarnya.

"Kalau masih bersenang-senang, bermewah-mewahan, ya sudah jadi selebriti, jadi pengusaha, nggak masalah. LHKPN dan lain-lain ini karena Anda pejabat. Kalau Anda bukan pejabat, nggak perlu ber-LHKPN-an, Anda mendapat sumbangan, dapat macam-macam nggak ada masalah, nggak perlu dilaporkan gratifikasi, dianggap suap," imbuh Ghufron.

Tonton video 'Tersangka Baru Mafia Anggaran, KPK Tahan Eks Anggota DPR F-PPP Irgan':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/dhn)