Sudah Bersurat ke Kejagung-Bareskrim, KPK Belum Terima Berkas Djoko Tjandra

ADVERTISEMENT

Sudah Bersurat ke Kejagung-Bareskrim, KPK Belum Terima Berkas Djoko Tjandra

Farih Maulana Sidik - detikNews
Kamis, 12 Nov 2020 13:05 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut KPK telah mengirimkan surat permintaan salinan berkas perkara dan berita acara pemeriksaan (BAP) Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Bareskrim Polri sebanyak dua kali. Namun hingga kini, berkas yang diminta itu tak kunjung diterima KPK.

"Jadi perkara mengenai Djoko Tjandra ini, ini kan sudah ditetapkan disupervisi oleh KPK, baik yang di Bareskrim maupun di Kejaksaan Agung, dan kita sudah pernah melakukan gelar bersama, karenanya KPK pada tanggal 22 September 2020, dan kemudian pada tanggal 8 Oktober 2020 telah mengirimkan surat permintaan salinan berkas perkara dan berita acara pemeriksaan terhadap perkara tersebut, baik yang di Bareskrim dan di Kejagung," kata Nawawi kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).

Namun, menurut Nawawi, permintaan salinan berkas perkara itu tak kunjung ditanggapi oleh Kejagung dan Bareskrim. Hingga saat ini, KPK belum memperoleh dokumen yang diminta tersebut.

"Tapi hingga saat ini memang belum ada, KPK belum memperoleh dokumen yang diminta KPK tersebut," katanya.

Menurut Nawawi, KPK juga tengah melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). KPK, kata Nawawi, juga akan mencocokkan dokumen untuk memastikan apakah masih bisa dilakukan penyelidikan pada perkara yang belum tersentuh.

"Kemudian kita gabungkan, kita telaah bersama sehingga bisa kemudian memberikan ini kepada KPK, apakah memang bisa dilakukan penyelidikan baru terhadap klaster-klaster yang belum tersentuh dalam perkara baik yang ditangani di Bareskrim maupun Kejagung," katanya.



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT