Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan, Khairi Amri meminta status tersangkanya dinyatakan tidak sah melalui praperadilan. Namun hakim PN Medan menolak gugatan praperadilan tersebut, perlawanan Khairi kandas.
Dengan ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, status tersangka terhadap Ketua KAMI Medan itu tetap sah. Putusan gugatan praperadilan itu dibacakan di PN Medan, pada Rabu (11/11).
"Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya," kata hakim.
Praperadilan ini diajukan pihak Khairi agar status tersangka dugaan menyampaikan ujaran kebencian dibatalkan. Dengan ditolaknya permohonan praperadilan ini, proses hukum terhadap Khairi terus berlanjut.
Ditolaknya permohonan praperadilan tersebut, pengacara Khairi merasa kecewa dengan putusan tersebut. Hal itu karena hakim dianggap tak mempertimbangkan bukti yang diajukan pemohon.
"Yang pertama kita sangat kecewa hakim menolak dalil permohonan kita tanpa mempertimbangkan saksi dan ahli serta alat bukti kita yang lainnya," kata Pengacara Khairi, Mahmud Irsyad Lubis, di PN Medan, Rabu (11/11).
Mahmud menilai hakim memandang sepihak dalil-dalil yang diajukan pihaknya. Meski demikian, dia mengatakan pihaknya bakal menghormati putusan tersebut.
"Namun begitu putusan hakim itu harus kita hormati. Putusan praperadilan menyangkut penetapan tersangka dan penahanan itu menjadi putusan yang sudah inkrah. Tidak ada banding tidak ada kasasi," ujar Mahmud dari Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM).
"Insyaallah dalam waktu dekat kami akan bekerja sama dengan ahli di Jakarta untuk melakukan eksaminasi atas putusan tersebut," sambungnya.
Lihat juga video 'Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Petinggi KAMI ke Polri':
