Pemerintah Inggris ikut turun tangan menyelidiki kasus suap dan korupsi dari kesepakatan antara produsen pesawat Bombardier Inc, Airbus S.A.S, Avions de Transport Regional (ATR), Rolls-Royce PLC, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung upaya tindak lanjut kasus tersebut.
"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda, karena ini merupakan bagian dari good corporate governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick lewat pesan singkat, Jumat (6/11/2020).
Di samping itu, Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Erick menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM juga membantu pihaknya melakukan revisi kontrak.
"Dan, kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (KPK, Kumham, dan kejaksaan) dalam penanganan kasus Garuda. Kumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance," sebut Erick.
Kasus ini menjerat maskapai pelat merah Indonesia tersebut, yang menyeret mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda periode 2007-2012, Hadinoto Soedigno.
Dilansir dari The Wall Street Journal, Jumat (6/11), Bombardier menyampaikan perkembangan penyelidikan kasus suap dan korupsi, yang dilakukannya dengan terus mendukung penyelidikan SFO. Bombardier menyatakan telah menyampaikan penyelidikan internal perusahaan atas transaksi dengan Garuda, termasuk akuisisi dan sewa pesawat Bombardier CRJ1000 pada 2011 dan 2012.
Seperti apa penanganan kasus Emirsyah Satar di Indonesia?
