.webp)
Pemerintah Inggris ikut turun tangan menyelidiki kasus suap dan korupsi dari kesepakatan antara produsen pesawat Bombardier Inc, Airbus S.A.S, Avions de Transport Regional (ATR), Rolls-Royce PLC, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menanggapi hal ini, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung upaya tindak lanjut kasus tersebut.
"Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda, karena ini merupakan bagian dari good corporate governance dan transparansi yang dijalankan sejak awal kami menjabat dan sesuai dengan program transformasi BUMN," ujar Erick lewat pesan singkat, Jumat (6/11/2020).
Di samping itu, Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Erick menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM juga membantu pihaknya melakukan revisi kontrak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan, kami akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (KPK, Kumham, dan kejaksaan) dalam penanganan kasus Garuda. Kumham membantu kami dalam melakukan revisi kontrak melalui mutual legal assistance," sebut Erick.
Kasus ini menjerat maskapai pelat merah Indonesia tersebut, yang menyeret mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda periode 2007-2012, Hadinoto Soedigno.
Dilansir dari The Wall Street Journal, Jumat (6/11), Bombardier menyampaikan perkembangan penyelidikan kasus suap dan korupsi, yang dilakukannya dengan terus mendukung penyelidikan SFO. Bombardier menyatakan telah menyampaikan penyelidikan internal perusahaan atas transaksi dengan Garuda, termasuk akuisisi dan sewa pesawat Bombardier CRJ1000 pada 2011 dan 2012.
Seperti apa penanganan kasus Emirsyah Satar di Indonesia?
Emirsyah diumumkan sebagai tersangka pada Januari 2017 karena diduga KPK menerima 1,2 juta euro dan USD 180 ribu serta dalam bentuk barang melalui Soetikno sebagai perantara dari Rolls-Royce PLC. Tidak hanya itu, Emirsyah diduga turut menerima suap dalam bentuk barang dengan total nilai USD 2 juta. Barang-barang itu tersebar di Singapura dan Indonesia.
KPK juga menjerat Emirsyah dan Soetikno sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang yang dilakukan Emirsyah bersama Soetikno Soedarjo dari suap pengadaan pesawat tersebut.
Sebagai informasi, Emirsyah juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315,27. Jika tidak membayar setelah berkekuatan hukum tetap, akan dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Uang yang diterima Emirsyah diketahui berasal dari Airbus SAS, Rolls-Royce PLC, ATR, dan Bombardier. Untuk pemberian dari Airbus, Rolls-Royce, dan ATR melalui Connaught International Pte Ltd dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo, sedangkan dari Bombardier disebut melalui Hollingsworld Management International Ltd Hong Kong dan Summerville Pacific Inc.
Emirsyah pun mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah banding yang diajukan di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta kandas. Menanggapi itu, KPK mengaku belum menentukan sikap.
"Saat ini KPK masih menunggu salinan resmi putusan lengkapnya dari PT DKI Jakarta. Setelah itu akan dipelajari seluruh pertimbangannya dan kemudian akan segera mengambil sikap apakah akan kasasi ataukah menerima putusan tersebut," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (4/8).
