Dipecat DKPP, Ketua KPU Jeneponto Bantah Perkosa Caleg: Dia Istri Saya

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Kamis, 05 Nov 2020 11:46 WIB
Ilustrasi Pembunuhan Pemerkosaan
Ilustrasi pemerkosaan (Mindra Purnomo/detikcom)
Makassar -

DKPP memecat Ketua KPU Jeneponto Baharuddin Hafid terkait pelanggaran kode etik dengan tuduhan pemerkosaan terhadap seorang caleg wanita. Baharuddin membantah tuduhan itu.

"Jadi keputusan DKPP kemarin betul-betul merugikan saya. Karena semua bantahan saya diabaikan begitu saja, termasuk misalnya tuduhan soal pemerkosaan, nah itu tidak benar," kata Baharuddin Hafid saat berbincang dengan detikcom, Kamis (5/11/2020).

Terkait soal tuduhan pemerkosaan, Baharuddin menyebut statusnya saat itu dengan PD adalah suami-istri. Kejanggalan lainnya, sambung Baharuddin, adalah soal tuduhan itu baru dilaporkan saat ini.

"itu tidak benar itu, logika saja dipakai, kalau melakukan pemerkosaan, kenapa tidak dari awal dan tidak dibawa ke ranah hukum? Ini kan direkayasa dan mampu yakinkan (DKPP)," terangnya.

Baharuddin mengatakan saat itu dirinya dan PD berstatus suami-istri dan keduanya telah menikah siri. Dia pun telah memberikan klarifikasinya kepada DKPP, baik secara lisan maupun tulisan.

"Semua direkayasa, (hubungan) dalam bentuk hubungan suami-istri. Makanya saya jelaskan di depan DKPP. Orang ini berstatus istri saya, di mana logikanya, ndak ngerti saya lagi," ungkapnya.

Dia juga membantah adanya proses penganiayaan yang ditangani Polres Gowa beberapa waktu lalu. Namun, kata Baharuddin, semua penjelasannya tidak didengar oleh pihak DKPP.

Dalam kasus ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memecat Baharuddin Hafid karena telah melakukan pelanggaran etik. Baharuddin telah memperkosa seorang wanita inisial PD, yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) Dapil IV DPRD Provinsi Sulsel.

Pemecatan Baharuddin dari Ketua KPU Jeneponto diputuskan dalam rapat pleno tujuh anggota DKPP dengan ketua merangkap anggota Muhammad serta anggota Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifudin.

Putusan dengan Nomor: 96-PKE-DKPP/IX/2020 dan Nomor: 104-PKE-DKPP/X/2020 itu kemudian dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum di Jakarta pada Rabu (4/11) dan diteken anggota DKPP Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati.

(fiq/aud)