ADVERTISEMENT

Round-Up

Lagi-lagi Rapat DPRD DKI Dipindah ke Dataran Tinggi

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 04 Nov 2020 04:01 WIB
DPRD DKI Jakarta
Foto: DPRD DKI Jakarta. (Ilman/detikcom).


Rapat DPRD DKI 2 Kali di Puncak pada Oktober


Kawasan Puncak Bogor diketahui berada pada ketinggian 700-1.800 meter di atar permukaan laut. Rapat anggota dewan Ibu Kota ini bukan pertama kali di gelar di Puncak, namun untuk kali ketiga.

DPRD DKI Jakarta sudah dua kali menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020 di Wisma Grand Cempaka, Bogor. Rapat pertama digelar pada 19 sampai 21 Oktober dan rapat kedua digelar pada 26 Oktober.

Pada rapat tanggal 19 hingga 21 Oktober membahas APBD Perubahan. Sekitar 800 orang yang hadir dalam rapat tersebut, termasuk dari SKPD.

"Iya, semua komisi, pembahasan APBD Perubahan. Ada 800-an orang yang hadir dari Dewan dan SKPD," ucap Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi, Rabu (21/10).

Rapat kedua, pada 26 Oktober, DPRD masih membahas APBD Perubahan 2020. Rapat juga digelar di lokasi yang sama, Resort Grand Cempaka, kawasan milik Pemprov DKI.

"Betul (rapat kembali di Puncak bahas) APBD perubahan saja," ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, saat dimintai konfirmasi, Senin (26/10).

Rapat itu diikuti Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sekda DKI saja. Rapat digelar mulai pukul 10.00 WIB.

"Tapi hanya untuk badan anggaran pagi ini jam 10, terus kemudian dilanjutkan dengan rapat pimpinan gabungan jam 2, jadi orangnya terbatas," ucap Judistira.

DPRD DKI berdalih rapat digelar bersama Pemprov untuk mengantisipasi penularan virus Corona. Resor milik Pemprov DKI itu disebut memiliki ventilasi yang baik.

"Di Grand Cempaka (Megamendung, Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran COVID," ucap Plt Sekretaris Dewan Hadameon Aritonang, Selasa (21/10).

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mempertanyakan alasan pengalihan lokasi rapat tersebut. Menurutnya, bila pejabat melanggar, akan sulit mengatur masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat.

"Kalau dari DPRD kemudian bisa dijelaskan secara rinci agenda yang dilakukan di sana dan tujuannya jelas, publik ini kan bisa tercerahkan. Jangan sampai ini kan para pejabat publik, yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi, kalau pejabat publiknya saja bisa melakukan seperti ini, jangan harap masyarakatnya kemudian melakukan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ini akan lebih sulit untuk masyarakat sendiri percaya pada kebijakan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan," katanya, Rabu (21/10).


(lir/man)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT