DPRD DKI Bakal Kembali Rapat di Puncak Bogor, Kini Bahas RAPBD 2021

Jakarta -

DPRD DKI Jakarta kembali akan membahas masalah anggaran di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kali ini mereka akan menggelar rapat bersama Pemprov DKI Jakarta untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2021.

"Besok itu KUA (Kebijakan Umum Anggaran) hari Kamis (5/11) di Cisarua," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2020).

M Taufik mengatakan pembahasan anggaran tidak akan bisa dilakukan di gedung DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, sesuai ketentuan saat pandemi virus Corona (COVID-19), gedung hanya boleh diisi 50 persen kapasitas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya karena di sini kan tidak memadai, tetap masih 50 persen, kan. Ini anggota Dewan saja (Banggar) 56. Kalau ditambah SKPD (satuan kerja perangkat daerah), bisa ratusan, nggak cukup (ruang rapat gedung DPRD DKI)," kata M Taufik.

Meski tahun 2020 tinggal dua bulan, politikus Gerindra ini menyebut masih ada waktu. Dalam aturan, APBD harus disahkan sebelum akhir Desember atau habis tahun anggaran. M Taufik optimistis pembahasan RAPBD DKI bisa selesai tepat waktu.

"Ya sampai Desember insyaallah cukup waktu," ucapnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta dua kali menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2020 di Wisma Grand Cempaka, Bogor. Rapat pertama digelar pada 19 sampai 21 Oktober dan rapat kedua digelar pada 26 Oktober.

DPRD DKI berdalih rapat digelar bersama Pemprov untuk mengantisipasi penularan virus Corona. Resor milik Pemprov DKI itu disebut memiliki ventilasi yang baik.

"Di Grand Cempaka (Megamendung, Kabupaten Bogor). Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran COVID," ucap Plt Sekretaris Dewan Hadameon Aritonang, Selasa (21/10).

Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, mempertanyakan alasan pengalihan lokasi rapat tersebut. Menurutnya, bila pejabat melanggar, akan sulit mengatur masyarakat mematuhi aturan yang telah dibuat.

"Kalau dari DPRD kemudian bisa dijelaskan secara rinci agenda yang dilakukan di sana dan tujuannya jelas, publik ini kan bisa tercerahkan. Jangan sampai ini kan para pejabat publik, yang seharusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi, kalau pejabat publiknya saja bisa melakukan seperti ini, jangan harap masyarakatnya kemudian melakukan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ini akan lebih sulit untuk masyarakat sendiri percaya pada kebijakan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan," katanya, Rabu (21/10).

Halaman 1 2

Selanjutnya