.webp)
Lebih lanjut, Gembong mengatakan, dalam membuat kebijakan mengenai UMP, Pemprov DKI harus memperhatikan jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Kemudian menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
"Konteks naik atau tidak naik, Pemprov sudah punya kajian. Pertama, jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja; kedua, menjaga kelangsungan hidup dari pengusaha itu sendiri. Kan ada penyeimbangan," kata Gembong.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Anies mengatakan kebijakan kenaikan UMP bersyarat itu untuk rasa adil. Sebab, tidak semua perusahaan mengalami kerugian saat pandemi COVID-19.
"Kebijakan yang diambil adalah kebijakan UMP asimetris, di mana UMP 2021 ditetapkan Rp 4.416.186. Ini adalah UMP 2021. Adapun pengusaha perusahaan atau pemberi kerja yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi COVID bisa menerapkan UMP yang sama dengan 2020," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
(man/maa)
