NasDem soal Jokowi Mania Usul Reshuffle: Momennya Tak Tepat, Berlebihan!

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 13:11 WIB
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Ali
Ahmad M Ali (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat setelah dilontarkan oleh relawan Jokowi Mania (JoMan). Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menilai saat ini bukan momen yang tepat untuk melakukan reshuffle.

"Sekali lagi NasDem menyerahkan kepada Pak Jokowi karena kewenangan reshuffle itu ada sama Pak Jokowi. Tapi kalau ditanyakan kepada NasDem, NasDem melihat bahwa hari ini momennya, saat ini momennya tidak tepat," kata Ali saat dihubungi, Jumat (23/10/2020).

Ali mengungkapkan program-program penanggulangan pandemi COVID-19 sedang berjalan. Menurutnya, reshuffle hanya membuat stagnasi dalam kinerja di kementerian dan lembaga.

"Saya tidak bisa membayangkan di situasi krisis seperti ini terus tiba-tiba ada reshuffle, lalu kemudian memasukkan orang baru yang belum memahami situasinya. Dia butuh waktu sekian lama untuk menyesuaikan kementeriannya, maka akan terjadi kerja stagnan di kementerian/lembaga," kata Ali.

"Jadi program-program penanggulangan bencana, krisis pandemi yang sedang berjalan ini perlu berkesinambungan. Jadi, kalau kemudian terjadi perubahan kebijakan, mengimplementasikannya, orang baru pasti sulit untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang sedang berjalan hari ini," imbuhnya.

Selain itu, Ali menegaskan reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi. Jika ada kelompok masyarakat yang merasa lebih tahu kondisi kinerja pemerintahan, Ali menilai itu sebagai suatu hal yang berlebihan.

"Yang punya prerogatif menilai kinerja presiden itu adalah presiden sendiri. Yang punya prerogatif untuk me-reshuffle juga presiden sendiri. Jadi kalau ada kelompok-kelompok masyarakat, relawan, merasa lebih tahu dan menilai kinerja pemerintahan, saya pikir itu terlalu berlebihan," ujar Ali.

Lebih lanjut Ali mengimbau masyarakat memahami situasi pandemi yang sedang dihadapi pemerintah. Ia tak menginginkan munculnya kegaduhan baru.

"Artinya bahwa kita harus memahami bekerja di situasi pandemi dan bekerja di situasi normal, sehingga kemudian kita jangan justru membuat kegaduhan baru," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2