Politikus PDIP Ikut Sorot Kinerja Menteri: Ada yang Duduk Manis

Elza Astari Retaduari - detikNews
Jumat, 23 Okt 2020 11:50 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Andreas Hugo Pareira dan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah memberikan keterangan pers terkait HUT ke-44 PDIP.
Foto: Andreas Hugo Pareira. (Lamhot Aritonang/detikcom).
Jakarta -

Relawan-relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta ada evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju, bahkan Jokowi Mania (JoMan) meminta dilakukan reshuffle menteri. Elite PDIP Andreas Hugo Pareira setuju soal perlunya evaluasi terhadap jajaran menteri.

"Memang menjadi kurang tepat juga kalau Presiden harus berulang kali marah-marah kepada menteri kabinetnya dan dipublikasikan. Atau, yang terakhir Presiden malah mengritik para pembantunya di depan umum, karena komunikasi publik yang buruk soal UU Ciptaker," ungkap Andreas Hugo kepada wartawan, Jumat (23/10/2020).

Presiden Jokowi memang dalam beberapa kesempatan menegur jajaran menterinya, karena dianggap kurang maksimal dalam menangani pandemi virus Corona (COVID-19). Jokowi juga mewanti-wanti para menteri untuk melakukan komunikasi publik yang baik karena menilai komunikasi publik yang buruk menjadi sebab banyaknya penolakan pada UU Cipta Kerja.

"Sikap presiden seperti ini bisa jadi karena gerah dengan 'sasaran tembak' publik akhir-akhir ini selalu langsung ke Presiden. Presidenlah yang akhirnya harus menjawab, Presiden juga yang harus menjelaskan, Presiden pula lah yang melakukan pendekatan ke berbagai pihak," sebut Andreas.

Anggota Komisi XI DPR itu menilai ada menteri yang tidak bekerja dengan maksimal. Andreas menyebut ada menteri yang hanya sekadar duduk manis, juga ada yang memang kurang paham terhadap apa yang seharusnya dikerjakan.

"Sementara yang seharusnya 'pasang badan' menghadapi publik ada yang duduk manis, ada yang sibuk dengan agendanya sendiri, ada juga yang mungkin kagok kurang paham masalah, jadi akhirnya tidak banyak berbuat, sekadar bussiness as usual," tegasnya.

Padahal, kata Andreas, Presiden Jokowi punya standar kepada para menterinya untuk bisa paham dan bekerja extraordinary. Hal tersebut kerap disampaikan oleh Jokowi.

"Sementara Presiden punya standar para menterinya untuk paham situasi extraordinary dan bekerja extraordinary di bidang tugasnya masing-masing. Nampaknya situasi seperti ini yang mungkin sedang terjadi," ucap Andreas.

Meski begitu, persoalan mengenai reshuffle kabinet disebut menjadi domain dari Presiden Jokowi. Andreas mengatakan hal itu adalah hak prerogatif Presiden.

"Soal reshuffle atau tidak kita serahkan ke Presiden," katanya.

Seperti diketahui, dua kelompok relawan Jokowi memberi catatan di setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Projo memberi sorotan terhadap kinerja para menteri karena dianggap kurang maksimal dalam bekerja.

"Projo sebagai ormas pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo mengharapkan ketegasan, kecepatan kerja, serta ketepatan komunikasi publik dari para anggota Kabinet Indonesia Maju," ujar Sekjen Projo, Handoko.

Sementara itu Jokowi Mania (JoMan) menyebut ada sejumlah menteri yang tidak layak dipertahankan. JoMan berharap agar ada reshuffle agar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bisa bekerja lebih baik lagi.

"Ada sejumlah menteri yang kudu dicopot pasca Omnibus Law. Mempertahankan sejumlah menteri itu akan membuat citra Jokowi terpuruk. Harus ada penyegaran agar pemerintahan ini berjalan sebagaimana mestinya. Menteri-menteri itu gagal mengeksekusi kebijakan prorakyat an Nawacita Jokowi," ungkap Ketua Umum JoMan, Immanuel Ebenezer.

Simak juga video 'Sering Dipertanyakan, Ini Lho Mandat Jokowi untuk Terawan Atasi Corona':

[Gambas:Video 20detik]



(elz/tor)