Perda DKI Denda Warga yang Ogah Vaksin COVID-19, Ini Kata Satgas

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 22 Okt 2020 17:44 WIB
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito
Prof Wiku Adisasmito (Foto: dok. BNPB)
Jakarta -

Perda Penanggulangan COVID-19 yang disahkan DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta mengatur sanksi denda hingga Rp 5 juta bagi penolak vaksinasi COVID-19. Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan kebijakan itu merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

"Jadi kebijakan daerah merupakan otoritas pemerintah daerah," kata Jubir Pemerintah terkait Perkembangan Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (22/10/2020).

Wiku menilai Perda Penanggulangan COVID-19 itu bertujuan baik. Kebijakan itu, kata dia, tak lain untuk keselamatan dan kesehatan penduduk DKI Jakarta.

"Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah untuk keselamatan dan kesehatan penduduk," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wiku menjelaskan perihal penetapan penerima prioritas vaksin COVID-19 di Indonesia. Dia mengatakan hal itu sudah melewati banyak pertimbangan.

"Jadi penetapan penerima vaksinasi prioritas sudah melewati banyak pertimbangan, baik risiko tertular maupun peran strategis sehingga diharapkan masyarakat yang sudah diprioritaskan dapat mengikuti program tersebut karena program ini tidak hanya untuk melindungi anda secara pribadi, tetapi juga masyarakat secara luas," tutur Wiku.

Wiku pun berharap masyarakat akan berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi, nantinya Indonesia bisa mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity secara cepat.

"Satgas mengharapkan bahwa masyarakat bisa berbondong-bondong melakukan vaksinasi pada saatnya untuk mencapai herd immunity secara lebih cepat," kata dia.

Seperti diketahui, Perda Penanggulangan COVID-19 yang disahkan DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta mengatur sanksi bagi penolak vaksinasi Corona. Penolak bisa dihukum sanksi denda hingga Rp 5 juta.

Seperti dilihat detikcom, Senin (19/10), aturan itu tertuang dalam Perda tentang Penanggulangan COVID-19 Pasal 30. Sanksi tersebut berupa pidana dengan denda maksimal Rp 5 juta. Berikut ini bunyinya:

Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi COVID-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Simak video 'Berbagai Tanggapan Warga Soal Raperda Corona DKI':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/imk)