Publik Tak Puas Kinerja Jokowi Versi Litbang Kompas, PAN Usul Reshuffle

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 20:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Wasekjen PAN
Saleh Partaonan Daulay (Foto: dok. Pribadi)
Jakarta -

Hasil survei Litbang Kompas menyatakan sebanyak 52,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin dalam satu tahun terakhir. PAN menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle.

"Kan Presiden Jokowi itu kan sering ngeluh nih terhadap kinerja daripada pembantunya, para menterinya, yang penyerapan kurang sempurna, yang komunikasi publiknya kurang baik dan seterusnya. Menurut saya, Presiden, jika menemukan hal-hal seperti itu, jangan tunggu-tunggu. Kalau ada yang tidak efektif kerjanya pemerintah, Presiden berhak untuk melakukan reshuffle kabinet," kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Selasa (20/10/2020).

Saleh menilai rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga diakibatkan oleh para menteri. Sebab, sebut dia, kinerja Jokowi merupakan kinerja keseluruhan dari para menterinya.

"Karena penilaian terhadap Jokowi itu sebetulnya penilaian kepada menterinya. Cuma kalau menteri kan bidang-bidang, bidang pendidikan, ketenagakerjaan, bidang sosial, bidang agama, macam-macam. Tapi kalau Presiden Jokowi kan secara keseluruhan dilihatnya," jelas Saleh.

Saleh pun menilai waktu satu tahun sudah cukup bagi Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya. Anggota Komisi IX DPR itu meminta Jokowi tidak ragu melakukan reshuffle.

"Ini kan sudah satu tahun pemerintahan Jokowi. Saya kira satu tahun ini sudah cukup untuk Jokowi mengevaluasi. Jangan tunggu, misalnya sudah berlarut-larut malah justru pengerjaan pekerjaan penting malah semakin tertinggal gitu loh," sebut Saleh

"Jadi karena itu, itu satu hal, dan jangan ragu gitu, Presiden silakan melakukan pergantian-pergantian," imbuhnya.

Namun Saleh enggan memberikan penilaian terkait menteri apa yang perlu di-reshuffle oleh Jokowi. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada Jokowi.

"Sebetulnya (para menteri) ini semuanya saling berkelindan antara satu dan lain, saling berhubungan, ya. Jadi kita serahkan ke Presiden Jokowi untuk menentukan mana yang baik, mana yang nggak," ucapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2