Wanti-wanti Ketua KPK untuk Calon Kepala Daerah soal Kejujuran

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 20 Okt 2020 11:57 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)
Foto: Ketua KPK Firli Bahuri (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -

Ketua KPK Firli Bahuri berbicara pentingnya integritas dan kejujuran yang harus dimiliki seorang kepala daerah. Firli mengatakan kepala daerah memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan proses pemerintah daerah.

Hal itu disampaikan Firli dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 dengan tema mewujudkan pimpinan daerah berkualitas melalui pilkada serentak yang jujur berintegritas. Peserta dalam webinar ini yakni seluruh calon kepala daerah seluruh Indonesia.

"Selanjutnya, tentu kita ingin bertanya, saya selalu katakan, kenapa jujur dan integritas itu penting, kepala daerah nanti begitu dilantik kekuasaan luar biasa. Jadi kekuasaan kepala daerah itu sangat luar biasa, semuanya ada di dia, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, eksekusi anggaran, penyusunan anggaran, bahkan distribusi anggaran ada di kepala daerah," kata Firli.

Firli mengatakan kekuasaan itu lah yang menjadi peluang kepala daerah untuk melakukan korupsi. Untuk itu dia menekankan kepala daerah untuk memiliki sikap integritas.

"Karena kekuasaan besar inilah, tidak jarang terjadi korupsi sebagaimana teori yang disebutkan, saya setiap ada acara waktu itu di mabes polri itu selalu mendengar apa yang diberikan Kapolri Pak Tito, dia bilang dulu kenapa sih orang korupsi? karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ini kira-kira kenapa kita wanti-wanti calon kepala daerah ini harus jujur dan berintegritas," ujarnya.

Firli menyebut berdasarkan data yang dimiliki KPK di tahun 2018 ada 22 kepala daerah yang terlibat korupsi. 19 di antaranya merupakan gubernur.

"Kita prihatin pak, tadi data 26 provinsi dari 34 provinsi terlibat kasus korupsi. Tahun 2018 luar biasa, 22 kepala daerah menjadi kasus korupsi, 19 gubernur pak, tentu ini kami mengajak supaya tidak terjadi," tuturnya.

Lebih lanjut, Firli meminta kepada calon kepala daerah untuk melakukan perbaikan sistem untuk mencegah korupsi jika terpilih nanti. Dia mengatakan mayoritas kepala daerah yang terlibat korupsi itu dikarenakan sistem yang gagal dan lemah.

"Karena sesungguhnya untuk mencegah korupsi bisa dilakukan dalam perbaikan sistem, korupsi itu terjadi karena gagalnya sistem, buruknya sistem, dan lemahnya sistem, silakan nanti para calon kepala daerah dilihat-lihat kira-kira sistem di pemerintahan mana yang lemah boleh sekarang dilakukan koreksi sehingga jika nanti duduk sebagai kepala daerah sudah tahu," ujarnya.

Firli mengatakan daerah yang sukses mencegah korupsi dengan baik akan mendapat intensif dari Kementerian Keuangan. Intensif merupakan hasil negosiasi Firli dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani

"Daerah-daerah yang sukses menyelenggarakan pencegahan itu mendapatkan insentif oleh kemenkeu, baru tahun ini tahun-tahun lalu belum. Karena kita negosiasi, Bu Menteri ini kalau seandainya orang sudah bekerja untuk mencegah korupsi tapi tidak ada imbalan tidak ada rewardnya orang males lah. Akhirnya alhamdulillah oleh Ibu Menteri diberikan insentif daerah yang sukses menyelenggarakan kegiatan pencegahan korupsi, di dalam aplikasi monitoring server," ujarnya.

(eva/fjp)