Round-Up

Tanda Tanya 'Jamuan' Jaksa untuk 2 Jenderal di Kasus Djoko Tjandra

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 20:31 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna
Foto: Wilda Hayatun Nufus/detikcom

Boyamin melihat jamuan makan yang disajikan seperti sudah disiapkan di sebuah aula layaknya meja makan di restoran. Padahal, sejatinya, pelimpahan tahap II alat bukti dan para tersangka hanya dilakukan di ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang telah tersedia di Kejaksaan.

"Dan itu nampak jamuan itu dikatakan soto katanya kantin, tapi kan ada jajanan pasar segala macam dan apapun itu di ruangan aula yang pengertiannya disiapkan untuk itu untuk makan-makan, karena mejanya jelas diatur sebagaimana meja makan di restoran," katanya.

"Apapun itu berlebihan dengan jamuan model begitu, karena apa, sekarang di kejaksaan itu baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, itu sudah dibuat sistem PSTP, pelayanan satu pintu, dan itu ada ruangan tersendiri. Jadi sebenarnya mestinya cukup di situ ruangannya untuk serah terima orang dan barang bukti, dan cukuplah kira-kira satu jam," imbuh Boyamin.

Boyamin menyebut sikap Kajari Jakarta Selatan patut untuk dievaluasi. Mengingat, kata, Boyamin, proses itu menjadikan adanya sebuah perbedaan.

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai tindakan tersebut diduga bertentangan dengan kode perilaku jaksa.

"Tindakan tersebut diduga telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Peraturan Jaksa Agung Tahun 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam aturan tersebut ditulis bahwa jaksa wajib menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana.

Kurnia mempertanyakan apakah pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan juga memperlakukan hal yang sama kepada tersangka lainnya. Jika benar, kata Kurnia, ICW meminta Kejari Jakarta Selatan untuk memperlihatkan bukti itu.

"Pertanyaan sederhana terkait dengan konteks tersebut, apakah perlakuan itu dilakukan terhadap seluruh tersangka yang ada pada wilayah kerja Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? atau jamuan makan siang itu hanya dilakukan terhadap dua perwira tinggi Polri tersebut? jika iya, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mesti memperlihatkan bukti tersebut," tegas Kurnia.

Kurnia meminta seluruh institusi aparat penegak hukum untuk menerapkan asas equality before the law. Hal itu berlaku untuk tersangka maupun saksi dengan tidak melihat jabatan yang diembannya.

Dalam hal ini, ICW mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) bidang pengawasan untuk segera memanggil Kajari Jakarta Selatan, Nanang Supriatna. Selain itu, kata Kurnia, oknum jaksa yang diduga turut menjamu 2 jenderal pun didesak segera dimintai keterangan.

Menindaklanjuti sorotan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan hal itu bukan didefinisikan sebagai 'jamuan'.

"Itu bukan jamuan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono melalui pesan singkat, Senin (19/10).

Hari mengatakan pelaksanaan tahap II itu bertepatan dengan jam makan siang. Hari menyebut dalam perkara pidana khusus ataupun pidana umum, pemberian makan siang sudah selayaknya dilakukan, namun sesuai situasi dan kondisi.

"Dalam proses pelaksanaan tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) baik itu perkara pidana umum maupun pidana khusus, jika sudah jadwalnya makan siang, maka kami akan memberikan makan siang kepada tersangka, kadang pengacara hukum dan penyidik juga diberikan makan siang sesuai situasi kondisi," jelas Hari.

Hari mengatakan makanan berupa nasi kotak memang sering kali menjadi pilihan untuk dipesan. Namun jika tidak memungkinkan, bisa juga memesan di mana saja asal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Jika memungkinkan pesan nasi kotak atau bungkus maka akan dipesankan, namun jika tidak memungkinkan maka akan memesan ke kantin yg ada di kantor sesuai menu yang ada sesuai SOP sedangkan apabila tersangka, pengacara hukum/penyidik menambah menu sendiri maka itu hak mereka," kata Hari.

Sedangkan Komisi Kejaksaan (Komjak) berencana memanggil pihak Kejari Jaksel untuk menerima penjelasan dan membuat terang polemik ini.

"Lebih lanjut menyangkut informasi ini akan kami minta penjelasan ke Kejaksaan Jakarta Selatan, minta keterangan atau penjelasan bagaimana hal tersebut secara jelas," kata Ketua Komjak, Barita Simanjuntak

Barita mengatakan pada dasarnya semua orang sama di mata hukum. Barita menyebut tidak ada satu orang pun yang bisa diistimewakan.

Oleh sebab itu, Barita mengatakan sudah ada standard operating procedure (SOP) yang mengatur agar prinsip equality before the law dan due process of law diimplementasikan. Hal ini agar semua orang diperlakukan sama dalam suatu perkara.

Halaman

(aan/idn)