Round-Up

Tanda Tanya 'Jamuan' Jaksa untuk 2 Jenderal di Kasus Djoko Tjandra

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 20:31 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Anang Supriatna
Foto: Wilda Hayatun Nufus/detikcom
Jakarta -

Jamuan makan siang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kajari Jaksel) Anang Supriatna kepada tersangka kasus red notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, menjadi buah bibir. Ada tanda tanya besar yang muncul di balik jamuan itu.

Pemberian makan siang itu terjadi saat proses pelimpahan berkas dan tersangka kasus penghapusan status red notice Djoko Tjandra pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Awalnya, informasi mengenai jamuan makan siang untuk tersangka kasus red notice Djoko Tjandra disampaikan oleh kuasa hukum Brigjen Prasetijo Utomo, Petrus Bala Pattyona, di akun Facebook-nya.

Petrus juga mengunggah foto bersama para tersangka. Namun, Petrus membantah adanya perlakuan khusus kepada kliennya. Menurutnya, pemberian makan itu biasa dilakukan tuan rumah kepada tamunya.

"Ada yang komen seolah-olah kasus ini istimewa dan mendapat perlakuan khusus, sehingga perlu saya luruskan bahwa makan siang yang disediakan karena memang sudah jam makan, ada yang menjalankan ibadah salat dan makan siang seperti ini. Biasanya, bila advokat mendampingi klien, baik di kepolisian, kejaksaan atau KPK, apabila sudah jam makan, pasti tuan rumah menawarkan makan untuk tamunya," papar Petrus dalam akun Facebook-nya.

Kajari Jaksel Anang Supriatna kemudian mengklarifikasi menyusul beredarnya informasi jamuan itu. Menurut Anang, pemberian makan siang itu merupakan hal yang wajar.

"Jadi begini, itu kan para terdakwa semua, baik JPU dari pukul 09.00 WIB pagi sampai 14.00 WIB siang kan. Kami selaku tuan rumah itu biasa, standar, menyiapkan makan siang," kata Anang saat dimintai konfirmasi, Minggu (18/10).

Anang menerangkan pemberian makan siang itu tidak dikhususkan untuk para tersangka. Menurutnya, pemberian makan itu salah satunya atas pertimbangan keamanan.

"Tidak hanya para terdakwa, tetapi juga ada pengacara. Faktor keamanan juga, supaya nggak ke sana-ke mari," terangnya.

Bahkan, menurutnya, tim jaksa juga diberi makan siang. Adapun makanan yang disajikan adalah nasi soto. Menanggapi kejadian itu, sejumlah aktivis antikorupsi melontarkan kritik tajam.

Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Fakultas Hukum UGM mempertanyakan perihal jamuan yang diberikan kepada para tersangka.

"Jamuan terhadap terdakwa dalam kasus korupsi suap-menyuap ini, menurut saya memang penuh tanda tanya," kata peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman.

Ia mempertanyakan apakah benar jamuan itu bagian dari SOP saat pelimpahan berkas di kejaksaan. Sebab, ia mengaku baru tahu bahwa dalam pelimpahan berkas di kejaksaan ada prosesi jamuan makan siang.

"Apakah benar jamuan itu memang SOP di kejaksaan ketika pelimpahan para tersangka beserta barang bukti berkasnya? Jika memang itu SOP di kejaksaan apakah hal itu dilakukan kepada yang sama dengan tersangka lainnya? Saya baru tahu kalau di kejaksaan ada kebiasaan seperti itu jamuan kepada tersangka yang dilimpahkan ke kejaksaan dan dilakukan oleh pimpinan," sebutnya.

"Kalau itu bukan SOP kejaksaan dan tersangka lain tidak diberlakukan sama, ini suatu yang tidak biasa dan spesial, suatu yang khusus," lanjutnya.

Selain itu, ia menyoroti alasan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan soal pemberian jamuan itu karena tidak memiliki cukup waktu memesan nasi kotak. Padahal, menurutnya, pemberitahuan pelimpahan berkas sudah dilakukan sejak pagi.

"Alasan tidak ada nasi kotak padahal pelimpahan di kejaksaan sudah dari jam 9 pagi. Artinya masih cukup waktu gitu untuk misal mau persiapkan pengadaan konsumsi, nasi kotak, itu harusnya bisa dilakukan sejak pagi," tuturnya.

Dalam kesempatan terpisah, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut jamuan itu berlebihan.

"Berapapun harganya adalah jamuan tersebut tidak lazim, toh selain soto ada jajanan pasar, jadi tetap berlebihan. Soto di Solo harganya Rp 5 ribu," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman.

Selanjutnya
Halaman
1 2