Hanya Denda, Tak Ada Sanksi Penjara di Perda Penanggulangan Corona DKI

Arief Ikhsanudin - detikNews
Senin, 19 Okt 2020 17:48 WIB
Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta soal Raperda Penanganan COVID-19
Foto ilustrasi rapat paripurna DPRD DKI. (M Ilman/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan COVID-19 telah disahkan DPRD DKI Jakarta. Namun, dalam perda itu tidak diatur sanksi penjara bagi pelanggar.

Kepala Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DRPD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan Perda Penanggulangan COVID-19 hanya mengatur sanksi denda. Menurutnya, sanksi yang ada di perda tidak jauh berbeda dengan yang ada di Peraturan Gubernur (Pergub).

"Ya jadi perda ini menganut dua sanksi, yang pertama adalah sanksi administratif. Sanksi administratif ini tidak berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur yang bertambah dalam Perda ini adalah sanksi pidana yang mekanismenya harus lewat proses sidang tindak pidana ringan jadi yang memutuskan adalah hakim," ujar Pantas di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020).

Pantas mengatakan sanksi denda perlu diterapkan agar masyarakat mau melakukan pola hidup sehat. DPRD DKI bersama Pemprov DKI juga akan melakukan sosialisasi mengenai Raperda Penanggulangan COVID-19 ini selama satu bulan.

"Kenapa sanksi (denda) ini perlu? Sebab, pada prinsipnya kita menginginkan agar perilaku masyarakat itu berubah itu yang kami dorong menjadi pola hidup bersih dan sehat, nah bagaimana supaya itu bisa terwujud? Maka diperlukan sosialisasi dan edukasi yang terus menerus dari Pemprov DKI, itu lah yang akan terus kita lakukan bersama-sama dengan pemda paling tidak selama 1 bulan ini," katanya.

Dalam Perda Penanggulangan COVID-19 BAB X tentang ketentuan pidana pasal 29, setiap orang dilarang menolak menjalani tes Corona yang diselenggarakan Pemprov DKI. Apabila menolak, mereka akan dikenai denda paling banyak Rp 5 juta.

Kemudian di pasal 30, orang yang menolak melakukan pengobatan atau vaksinasi COVID-19 dapat dipidana Rp 5 juta. Pada pasal 31, orang yang dengan sengaja membawa jenazah pasien suspek atau positif Corona dari fasilitas kesehatan dapat dikenai denda paling banyak Rp 5 juta.

Sementara itu, apabila memaksa pasien Corona suspek atau positif Corona dari fasilitas kesehatan dengan mengancam, akan dikenai denda paling banyak Rp 7,5 juta. Pada pasal 32, orang yang positif Corona dengan sengaja meninggalkan fasilitas kesehatan dapat dikenai denda paling banyak Rp 5 juta.

Tonton juga video 'Kemenkes Pastikan Akhir Tahun Ketersediaan Vaksin Corona 9,1 Juta Orang':

[Gambas:Video 20detik]



(man/imk)