Round-Up

Dalih Politikus soal Berbagai Versi Naskah Final UU Cipta Kerja

Tim Detikcom - detikNews
Selasa, 13 Okt 2020 07:53 WIB
Rapat paripurna penutupan masa sidang DPR, Kamis (16/7).
Foto ilustrasi sidang paripurna DPR. (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Naskah final omnibus law UU Cipta Kerja memiliki beberapa versi sejak disahkan pada 5 Oktober lalu. Versi terbaru naskah omnibus law yang akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diundangkan memiliki jumlah halaman yang lebih banyak.

Naskah UU Cipta Kerja ini awalnya dipersoalkan oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) Didi Irawadi Syamsuddin. Seperti diketahui, Demokrat bersama PKS merupakan dua fraksi di DPR yang menolak UU Cipta Kerja. Bahkan PD memutuskan walk out (WO) dari sidang paripurna pengesahan omnibus law Cipta Kerja.

"Tidak ada selembar pun naskah RUU terkait Ciptaker yang dibagikan saat rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020 tersebut," kata Didi kepada wartawan pada Kamis (8/10/2020).

Didi mengatakan kejadian ini merupakan pengalamannya yang pertama sejak menjabat anggota Dewan. Menurutnya, pimpinan DPR RI telah mengesahkan RUU yang sesat dan cacat prosedur.

Menurut Didi, seharusnya naskah RUU Ciptaker sudah dibagikan agar dapat dibaca dan diakses oleh para anggota Dewan. Ia pun mempertanyakan RUU yang disahkan dalam paripurna kemarin.

"Jadi pertanyaannya, sesungguhnya RUU apa yang telah diketok palu kemarin tanggal 5 Oktober 2020 itu? Harusnya sebelum palu keputusan diketok, naskah RUU Ciptaker sudah bisa dilihat dan dibaca oleh kami semua," ujarnya.

"Sungguh ironis RUU Ciptaker yang begitu sangat penting. Tidak selembar pun ada di meja kami. Harusnya pimpinan DPR memastikan dulu bahwa RUU yang begitu sangat penting dan krusial yang berdampak pada nasib buruh, pekerja, UMKM, lingkungan hidup dan lain-lain sudah ada di tangan seluruh anggota DPR, baik yang fisik dan virtual," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Naskah UU Cipta Kerja yang dibawa pada rapat paripurna pengesahan memiliki jumlah halaman 905. Polemik soal naskah UU Cipta Kerja juga sempat disinggung anggota Badan Legislasi DPR RI Bukhori Yusuf yang mengaku belum mendapat draf final UU Ciptaker hingga Sabtu (10/10).

Didi Irawadi SyamsudinDidi Irawadi Syamsudin (Ari Saputra/detikcom)

Bukhori menjelaskan proses pembahasan RUU Ciptaker yang mengalami banyak perubahan. Dia juga mengungkapkan tidak ada anggota DPR RI yang mendapat bahan dari RUU Ciptaker yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

"Kemudian akhirnya terjadilah sebuah satu paripurna di sore hari yang sangat mendadak, yang kemudian jelas-jelas bahwa orang atau anggota DPR yang hadir baik secara langsung ataupun secara virtual kemudian mereka tidak mendapatkan bahan," kata Bukhori dalam diskusi virtual Polemik Trijaya yang bertema 'Pro Kontra UU Cipta Kerja' pada Sabtu (10/10/2020) siang.

Soal draf UU Cipta Kerja yang berjumlah 905 halaman yang beredar di masyarakat itu, ia mengatakan kemungkinan merupakan draf awal atau draf RUU Ciptaker versi tanggal 2 Oktober 2020. Bahkan, menurutnya, setiap orang dapat memiliki salinan draf yang berbeda-beda.

"Boleh jadi draf yang ada di saya, yang saya pegang, yaitu naskah tanggal 2 Oktober, bisa jadi berbeda dengan Pak Suparji, bisa jadi berbeda dengan Pak Anton, bisa jadi berbeda dengan yang lain. Karena sampai hari ini draf yang pasti itu kemudian belum diberikan," kata Bukhori.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengakui naskah UU Cipta Kerja yang telah disahkan di paripurna DPR masih dalam proses pengecekan untuk menghindari kesalahan pengetikan. Anggota Komisi VI DPR itu menyinggung soal salah ketik dalam revisi UU KPK yang disahkan pada 2019.

"Mengoreksi yang typo itu boleh, asalkan tidak mengubah substansi. Jangan sampai seperti tahun lalu, ada UU salah ketik soal umur '50 (empat puluh)', sehingga pemerintah harus mengonfirmasi lagi ke DPR," ucap Baidowi, Kamis (8/10).