4 Bulan Jadi Tersangka Kasus Jiwasraya, Pejabat OJK Fakhri Hilmi Ditahan

Wilda Nufus - detikNews
Senin, 12 Okt 2020 21:21 WIB
Kejagung menahan Kadep Pengawasan Pasar Modal II a OJK periode Januari 2014-2017, Fakhri Hilmi
Kejagung menahan Kadep Pengawasan Pasar Modal II a OJK periode Januari 2014-2017, Fakhri Hilmi (Foto: Wilda/detikcom)
Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II a Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari 2014-2017, Fakhri Hilmi. Fakhri diketahui telah ditetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Jiwasraya sejak Juni lalu.

"Perkembangan terhadap penyidikan perkara dugaan pidana korupsi terkait Jiwasraya atas nama tersangka FH setelah dilakukan penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan, maka setelah dilakukan serangkaian tindak penyidikan, baik itu pemeriksaan alat bukti terhadap saksi ahli, alat bukti yang lain, baik itu petunjuk, keterangan tersangka maka pada hari ini terhadap tersangka FH juga akan dilakukan penahanan," kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono kepada wartawan di Gedung Bundar, Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/10/2020).

Hari mengatakan Fakhri Hilmi ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Fakhri Hilmi akan ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini.

"Dengan jenis penahanan rutan dan akan ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," tutur Hari.

Hari tak menjelaskan rinci alasan mengapa pejabat OJK tersebut baru ditahan setelah menyandang status tersangka selama 4 bulan. Menurut Hari, hal itu merupakan hak objektif dan subjektif dari penyidik.

"Tentu itu ada hak objektif subjektif dari penyidik dan sekarang untuk menghindari yang bersangkutan melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya," ucap Hari.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan seorang tersangka baru serta 13 korporasi sebagai tersangka dalam rangkaian kasus Jiwasraya. Tersangka anyar itu disebut merupakan Fakhri Hilmi yang merupakan pejabat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satu orang tersangka dari OJK, atas nama FH, pada saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II a periode Januari 2014-2017. Kemudian yang bersangkutan diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II periode 2017-sekarang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Hari Setiyono, kepada wartawan di Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/6).

Hari menyebut peran tersangka FH dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya di dalam pengelolaan keuangan kepada PT Jiwasraya. Hal ini juga berkaitan dengan para terdakwa yang sudah disidangkan.

"Tentu peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya, termasuk perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang sudah disidangkan dalam mengelola keuangan PT Asuransi Jiwasraya," ucap Hari.

Selain itu, penyidik Kejagung menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya. Hari menyebut ke-13 korporasi disebut sebagai manajer investasi.

"Penetapan tersangka tersebut yang pertama terhadap 13 korporasi atau di dalam peraturan OJK disebut manajer investasi jadi ada 13 korporasi," katanya.

Hari menyebutkan ke-13 korporasi itu adalah:

1. PT DN/PT PAJ
2. PT OMI
3. PT TPI
4. PT MD
5. PT PAM
6. PT MNCA
7. PT MAM
8. PT GAPC
9. PT JCAM
10. PT PAAM
11. PT CC
12. PT TFI
13. PT SAM

Hari mengatakan tersangka FH dan 13 manajer investasi tersebut disangkakan melakukan tindak pidana pasal 2 subsider pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Jadi 13 manajer investasi ini diduga melakukan tindak pidana Pasal 2 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor," kata Hari.

Hari menyebut kerugian negara akibat 13 korporasi ini diduga sebesar Rp 12,157 triliun. Kerugian ini bagian dari semua keseluruhan perhitungan kerugian negara yang dirilis oleh BPK beberapa waktu yang lalu.

"Kerugiannya diduga sekitar Rp 12,157 triliun. Kerugian ini merupakan bagian dari perhitungan keuangan negara oleh BPK sebesar Rp 16,81 triliun," katanya.

(eva/eva)