Eks Pejabat Kemenkes Tersangka Kasus Korupsi Alkes RS Unair Ditahan KPK

Farih Maulana Sidik - detikNews
Jumat, 09 Okt 2020 17:20 WIB
Konper s KPK, Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Plt Jubir KPK Ali Fikri (Farih-detikcom)
Konpers KPK, Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Plt Jubir KPK Ali Fikri (Farih/detikcom)
Jakarta -

KPK menahan mantan Kepala Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM (PPSDM) Kementerian Kesehatan, Bambang Giatno Raharjo (BGR). Bambang merupakan tersangka dugaan korupsi pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap I dan II tahun anggaran 2010.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto mengatakan KPK telah menetapkan Bambang sebagai tersangka sejak Desember 2015. Namun KPK baru menahan Bambang mulai hari ini.

"Untuk kepentingan penyidikan, KPK melakukan penahanan tersangka BGR," kata Karyoto kepada wartawan di KPK, Jumat (9/10/2020).

KPK menahan BGR di rutan cabang KPK di gedung ACLC KPK Kavling C1. Namun, sebelum dicampur dengan tahanan lain, BGR akan menjalani isolasi mandiri dulu di rutan.

"Sebagai protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19, maka tahanan akan terlebih dulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada gedung ACLC KPK di Kaveling C1 tersebut," ujar Karyoto.

Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan status tersangka terhadap dua orang lainnya, yaitu mantan Kepala Badan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM (PPSDM) Kementerian Kesehatan dr Bambang Giatno Raharjo dan Manajer Marketing PT Anugerah Nusantara Minarsih.

Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang terkait pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Unair tahap I dan II tahun anggaran 2010 dengan nilai total proyek sekitar Rp 87 miliar. KPK menduga korupsi yang dilakukan keduanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 17 miliar.

Bambang Giatno selaku pengguna anggaran disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Sementara itu, Minarsih dianggap melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Simak juga video 'KPK: Syahroni Diperintah Bupati Lampung Selatan 2016-2021':

[Gambas:Video 20detik]



(fas/zap)