KPK Selidiki Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Korupsi RS Unair

Nur Khafifah - detikNews
Rabu, 30 Mar 2016 17:50 WIB
Gedung KPK (Foto: Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -
KPK telah menetapkan mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Fasichul Lisan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS Pendidikan Unair dan pengadaan sarana prasarana pendidikan. KPK juga telah menggeledah kantor PT Pembangunan Perumahan (PP) yang merupakan pemenang tender dalam pembangunan rumah sakit tersebut.

Terkait kasus tersebut, penyidik KPK tidak akan berhenti sampai di Fasichul Lisan saja. KPK menegaskan masih akan mendalami keterlibatan pihak-pihak lain terkait kasus tersebut.

"Kita masih dalami dugaan keterlibatan pihak lain," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriyati di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).

Pada Maret 2015, penyidik KPK pun memeriksa sejumlah saksi dalam kasus ini, salah satunya La Nyalla Mattalitti. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pemilik PT Airlangga Tama yang merupakan salah satu perusahaan pemenang tender dalam pembangunan gedung Rumah Sakit Pendidikan Unair. Namun sejauh ini KPK belum ada kebutuhan untuk memeriksa kembali pria yang kini menjadi buronon Kejati Jatim tersebut.

Baca juga: Kasus Korupsi RS Unair, Waketum PSSI La Nyalla Matalitti Diperiksa KPK 9 Jam

"Sampai saat ini belum ada kebutuhan penyidik untuk memanggil yang bersangkutan (La Nyalla Mattalitti)," ujar Yuyuk.

Fasichul Lisan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Rektor Unair periode 2006-2015 sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek pembangunan RS Pendidikan Unair dengan sumber dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) periode 2007-2010. Selain itu ia juga diduga melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sarana prasarana pendidikan dengan sumber dana DIPA 2009.

Akibat perbuatannya, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 85 miliar dari total anggaran Rp 300 miliar. Fasich dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto pasal 6 KUHP. (kff/dhn)