Formappi Sesalkan Pilkada Tak Ditunda: Jaminan Keselamatan Masih Gamang

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Sabtu, 03 Okt 2020 12:43 WIB
Peneliti Formappi Lucius Karus
Lucius Karus (Azizah/detikcom)
Jakarta -

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyesalkan keputusan pemerintah yang melanjutkan pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19. Lucius kemudian menyoroti ketegasan sanksi bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan dalam tahapan pilkada.

"Ya saya kira hampir semua merasa bahwa pelaksanaan Pilkada 9 Desember itu sesuatu yang kemudian patut disesalkan. Cuma semua juga, keputusan sudah ada. Tampaknya tidak bisa lari dari keputusan yang sudah dibuat," kata Lucius dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM Network yang bertajuk 'Tiga Kandidat Wafat, Pilkada Jalan Terus?' pada Sabtu (3/10/2020).

Lucius pun menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap tahapan selama pilkada berlangsung. Sebab, sudah banyak paslon yang menjadi korban akibat pandemi COVID-19. Ia meminta agar Pilkada 9 Desember tidak menjadi harga mati untuk dilaksanakan.

"Evaluasi kian penting untuk perlu dilakukan dan peluang untuk selalu memutuskan penundaan pilkada itu terbuka tiap saat. Jadi tidak mengunci mati pilkada di 9 Desember sebagai sesuatu yang harus kita lakukan di tahun ini," jelas Lucius.

Lebih lanjut Lucius mengatakan jaminan keselamatan warga masih gamang. Ia menilai sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan yang tertuang dalam PKPU 13 Tahun 2020 masih ringan.

"Penyelenggara pemilu sendiri gamang memberikan jaminan soal keselamatan warga negara saat ini di pilkada ini. Aturan-aturan yang dibuat saya kira tanggung gitu ya, PKPU 13/2020 itu memang sudah menyediakan sanksi bagi setiap pelanggar protokol kesehatan pada tahapan pilkada, tapi kemudian sanksi-sanksi itu sebegitu ringannya," ujarnya.

Lucius kemudian mendesak agar mempertimbangkan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), khususnya perppu untuk mengakomodasi sanksi tegas bagi pelanggar protokol Kesehatan selama masa pilkada.

"Saya kira perlu dipikirkan oleh DPR, KPU, dan pemerintah untuk kemudian misalnya mempertimbangkan perppu untuk memastikan sanksi-sanksi tegas itu bisa diakomodasi," tutur Lucius.

Selanjutnya
Halaman
1 2