Mendagri Tito Karnavian meminta calon kepala daerah (cakada) untuk kreatif dalam pelaksanaan kampanye, salah satunya membagikan masker dan hand sanitizer. Partai Amanat Nasional (PAN) mewajibkan paslon untuk menerapkan protokol kesehatan hingga membagikan masker di Pilkada 2020.
"DPP PAN menginstruksikan kepada pengurus partai dan paslon yang diusung untuk wajib memenuhi ketentuan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam seluruh tahapan Pilkada 2020, termasuk di kegiatan kampanye yang wajib memakai dan membagi masker dan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menyediakan fasilitas mencuci tangan," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Jumat (2/10/2020).
Viva mengatakan setiap paslon dituntut untuk membuat kampanye yang kreatif. Serta mengedukasi masyarakat untuk taat dengan protokol kesehatan selama proses kampanye.
"Membuat program kampanye kreatif dalam rangka menyosialisasikan misi dan program paslon yang bertujuan untuk meningkatkan elektoral paslon melalui kegiatan yang dibutuhkan masyarakat," katanya.
"Membantu pemerintah dan penyelenggara Pilkada serta tim penanggulangan COVID-19 untuk memberikan pengertian kepada masyarakat agar dapat bersikap taat, patuh, dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah pandemi COVID-19," sambungnya.
Lebih lanjut, Viva menegaskan partai akan memberikan sanksi kepada paslon yang melanggar. Instruksi partai harus ditaati selama tahapan Pilkada 2020.
"Bagi kader dan pengurus PAN yang melanggar instruksi DPP karena memperjuangkan paslon lain akan diberikan sanksi organisasi," katanya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya meminta kepada cakada untung menggunakan masker dan hand sanitizer sebagai alat peraga (APK) kampanye. Dia berharap masker yang diberikan susui dengan standar kesehatan.
"Tolong sampaikan kepada para kontestan dan timses untuk membagikan sebanyak-banyaknya alat proteksi masker. Tapi beda, bukan masker biasa. Masker dengan ada gambar paslon, nomornya, pesannya apa, 'pilih saya, COVID daerah kita akan aman', misalnya, 'yang PHK tidak ada'. Yang namanya janji boleh saja," kata Tito dalam rapat 'Analisis dan Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak 2020', di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (2/10).
