.webp)
Partai Golkar menyatakan tidak akan segan memberikan sanksi kepada calon kepala daerah (cakada) Pilkada 2020 usungan mereka jika tidak mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona. Golkar juga akan membentuk tim yang khusus untuk memantau perilaku para cakada selama menjalani tahapan pilkada.
"Kalau Golkar sudah memberikan edaran kepada seluruh DPD tingkat II dan kabupaten, kota, dan provinsi, dan untuk berkoordinasi dengan calon-calon yang didukung dan diusung oleh Partai Golkar untuk mematuhi protokol COVID," kata Waketum Golkar Azis Syamsuddin di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/10/2020).
"Dan apabila tidak, Golkar akan mengenakan sanksi yang sudah digariskan oleh Partai Golkar, sehingga Golkar akan membuat tim yang akan memantau bagi calon-calon yang tidak mematuhi protokol COVID," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Azis berbicara mengenai sistem pemungutan suara di Pilkada 2020. Menurutnya, dimungkinkan jika pemungutan suara dilakukan dengan berkeliling untuk mencegah kerumunan.
"Jadi kalau pemungutan TPS itu secara keliling untuk luar Jawa (di Jawa) memungkinkan, di luar Jawa memang agak berat, dan waktunya yang harus dilonggarkan, misalnya dari pagi sampai pukul 2 (siang) dilonggarkan sampai pukul 5 (sore)," sebut Azis.
Namun, jika pemungutan suara tak memungkinkan dilakukan secara berkeliling, menurut Azis, pihak penyelenggara pilkada harus melonggarkan waktu penghitungan suara. Tujuannya, sebut dia, waktu pencoblosan bisa leluasa.
"Kemudian waktu penghitungan juga dilonggarkan dalam kurun waktu dan jumlah harinya juga dilonggarkan, sehingga tidak terjadi desakan pada saat orang ingin mencoblos dan lain sebagainya," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pasangan calon Pilkada 2020 untuk berkampanye dengan menggunakan alat peraga kampanye (APK) yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tito meminta paslon untuk menggunakan APK yang mendukung pencegahan COVID-19 seperti masker.
"Tolong sampaikan kepada para kontestan dan timses untuk membagikan sebanyak-banyaknya alat proteksi masker. Tapi beda, bukan masker biasa. Masker dengan ada gambar paslon, nomornya, pesannya apa, 'pilih saya, COVID daerah kita akan aman', misalnya, 'yang PHK tidak ada'. Yang namanya janji boleh saja," kata Tito dalam rapat 'Analisis dan Evaluasi Kampanye Pilkada Serentak 2020', di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (2/10).
