Round-Up

Jejak Rohadi Si PNS Tajir: Vonis Dikurangi Akhirnya Dieksekusi ke Bui

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Senin, 28 Sep 2020 22:09 WIB
Rohadi
Rohadi. (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Rohadi, akhirnya dieksekusi jaksa Komisi Pemberantasan Kopupsi (KPK) ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun. PNS tajir ini juga dihukum denda Rp 300 juta.

Mantan panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara ini dieksekusi KPK pada Jumat 25 September 2020. Rohadi, yang merupakan mantan panitera PN Jakarta Utara, dihukum 7 tahun penjara karena menerima suap terkait penanganan perkara Saipul Jamil. Namun Mahkamah Agung (MA) meringankan hukuman Rohadi dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara.

Rohadi terbukti menerima suap senilai Rp 300 juta terkait penanganan perkara tersebut. Suap senilai Rp 50 juta untuk pengurusan majelis hakim dan Rp 250 juta untuk mengatur agar Saipul Jamil divonis ringan oleh majelis hakim PN Jakarta Utara.

Berikut jejak Rohadi si PNS Tajir:

September 2020

Dieksekusi KPK

Jaksa KPK mengeksekusi Rohadi ke Lapas Sukamiskin.

"Pada hari Jumat (25/9/2020), jaksa eksekusi KPK melaksanakan putusan MA RI No. 128 PK/ Pid.Sus/2020 tanggal 17 Juni 2020 dalam perkara terpidana Rohadi dengan cara memasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan diperhitungkan dengan pidana penjara yang telah dijalani," kata Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, Senin (28/9/2020).

Selain hukuman penjara, Rohadi juga dihukum membayar denda sebesar Rp 300 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

17 Juni 2020

MA Sunat Vonis Nurhadi Jadi 5 Tahun

Mahkamah Agung (MA) meringankan hukuman Rohadi dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara di kasus suap Saiful Jamil. Rohadi merupakan PNS Jakut dengan posisi terakhir panitera pengganti (PP). Meski jabatannya PP, kekayaannya melimpah ruah. Punya 19 mobil, dua rumah mewah, rumah sakit, hingga proyek real estate.

Kasus bermula saat KPK menangkap Rohadi sedang menerima suap dari pengacara Saipul Jamil, Berthanatalia Ruruk Kariman pada 2016. Bertha juga istri hakim tinggi Karel Tuppu.

KPK kemudian mengungkap kekayaan Rohadi sangat fantastis. Meski jabatannya PP, kekayaannya melimpah ruah. Punya 19 mobil, dua rumah mewah, rumah sakit, hingga proyek real estate.

Kasus bergulir di pengadilan. Rohadi dihukum 7 tahun penjara dan Berthanatalia, dihukum 2,5 tahun penjara. Rohadi tidak terima dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Gayung bersambut.

"Pemohon PK/Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp 300 juta subsider 3 (tiga) bulan kurungan," ujar juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro kepada detikcom, Kamis (18/6/2020).

Duduk sebagai ketua majelis PK yaitu Andi Samsan Nganro dengan anggota Gazalba Saleh dan LL Hutagalung. Menurut MA, Rohadi yang berstatus sebagai panitera pengganti dan dalam hal ini berperan sebagai perantara.

Tidak tepat dan tidak relevan untuk menerapkan dakwaan Pasal 12 huruf a UU Tipikor," ujar Ketua Muda MA bidang Pengawasan itu.

Pasal 12 huruf a UU Tipikor salah satu unsurnya adalah Rohadi telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Namun Rohadi tidak mempunyai kewenangan dalam jabatan sebagai panitera pengganti menentukan/menunjuk majelis hakim untuk mengadili Saipul Jamil.

"Begitu pula Rohadi tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara dalam menentukan berat ringannya hukuman," ujar Andi Samsan.

Sedangkan pejabat yang dimaksud dalam unsur Pasal 12 huruf a UU Tipikor tersebut adalah pejabat yang mempunyai kewenangan (otoritas) dan karena adanya pemberian hadiah atau janji pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan kewajibannya.

"Putusan tersebut dijatuhkan pada hari Rabu, 17 Juni 2020," pungkas Andi Samsan Nganro.

Oleh karena itu, menurut majelis hakim PK, dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Pemohon PK/Terpidana adalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor.

Januari 2020

Dibidik Pasal Pencucian Uang

KPK membidik Rohadi dengan pasal pencucian uang. Sejumlah orang sudah dipanggil KPK untuk diperiksa.

KPK mencurigai kekayaan Rohadi. Sebagai sebagai PNS dengan gaji Rp 8 jutaan dan dari keluarga sederhana, tapi bisa membangun imperium bisnis dengan kekayaan fantastis.

Juli 2017

Saiful Jamil Divonis 3 Tahun Gegara Suap Rohadi

Saipul Jamil dihukum 3 tahun penjara karena korupsi menyuap Rohadi. Total hukuman Saipul Jamil menjadi 7 tahun penjara. Di mana 4 tahun penjara didapat dari kejahatan pencabulan.

Mei 2017

Saiful Jamil Minta KPK Usut Rohadi

Pedangdut Saipul Jamil meminta Rohadi kembali diadili di kasus korupsi. Saipul yakin bila PNS PN Jakut pemilik 19 mobil itu juga menerima suap tidak hanya dari dirinya.

"Saya juga memohon kepada majelis hakim Yang Mulia untuk memerintahkan KPK melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap orang lain yang memberikan uang kepada Bapak Rohadi tersebut," ungkap Saipul Jamil.

Selanjutnya
Halaman
1 2