Round-Up

Rangkuman 3 Kasus Etik yang Ditangani Dewan Pengawas KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 06:44 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Gedung Baru KPK. Peresmian Gedung Baru KPK ini disebut sebagai semangat baru pemberantasan korupsi. Hadir pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara ini. Selain itu ada Mnteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kapolri, Ketua MA, serta Jaksa Agung. Agung Pambudhy/detikcom.
Gedung KPK (Foto: Agung Pambudhy)

Dugaan Pelanggaran Etik Terhadap Ketua WP KPK Yudi Purnomo terkait Pemberitaan Kompol Rosa Purba Bekti

Sidang pertama kasus dugaan pelanggaran etik terhadap Yudi ini digelar pada tanggal 24 Agustus 2020. Yudi disangka melakukan dugaan pelanggaran etik berupa penyebaran informasi tidak benar terkait penarikan penyidik Kompol Rosa Purba Bekti yang ditarik kembali ke Polri.

Dalam kasus ini, Dewas KPK menyatakan Yudi Purnomo bersalah melanggar kode etik terkait pemberitaan soal penarikan kembali penyidik KPK Kompol Rosa Purba Bekti ke instansi asalnya yaitu Polri. Yudi sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK dikenai sanksi teguran tertulis.

"Menghukum terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran tertulis 1 yaitu agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar terperiksa sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK selalu menjalin komunikasi yang kondusif dengan pimpinan KPK dalam menyalurkan aspirasi pegawai sesuai pembentukan WP KPK yang tertuang dalam anggaran dasar pembentukan WP KPK," ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan membacakan amar putusan dalam sidang etik pegawai KPK di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (23/9).

Dalam pertimbangannya, Dewas menilai perbuatan Yudi mengirimkan dan membuat rilis pemberitaan terkait penarikan Kompol Rosa ke Polri di media online sebagai tindakan tidak bijaksana dan tidak pantas. Sebab, tindakan Yudi itu bisa menimbulkan pendapat yang kontradiktif di tengah masyarakat.

Dewas juga menilai isi pemberitaan yang disampaikan Yudi di media online itu memuat fakta-fakta yang tidak benar. Dewas menyebut Yudi juga tidak melakukan klarifikasi dan konfirmasi ke pimpinan atau pejabat struktural KPK lain terkait isi dari pemberitaan yang dia buat.

Dewas memutuskan Yudi melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1 huruf O dan C. Dewas menyatakan informasi yang dibuat oleh Yudi terkait Kompol Rosa bersifat tendensius dan memojokan pimpinan KPK.

Atas putusan itu, Yudi mengaku menerima dan siap menjalankan konsekuensi atas putusan tersebut.

"Tadi saya sudah mendengar langsung putusannya. Saya menerima putusan dari dewas tersebut dan juga siap menerima konsekuensi kepegawaiannya sesuai peraturan Dewas KPK," kata Yudi kepada wartawan, Rabu (23/9).

Dugaan Pelanggaran Etik Terhadap Plt Dumas KPK Aprizal Terkait OTT Pejabat UNJ

Sidang pertama kasus dugaan pelanggaran etik terhadap Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas), Aprizal digelar pada 26 Agustus 2020. Aprizal disangkakan melakukan pelanggaran etik terkait pelaksanakan kegiatan tangkap tangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa koordinasi. Aprizal disangkakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku 'Sinergi' pada Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020.

Wadah Pegawai (WP) KPK memberikan pendampingan kepada Aprizal dalam sidang etik oleh Dewan Pengawas KPK itu. Dalam persidangan itu sejumlah saksi juga diperiksa mulai dari pimpinan KPK, Deputi Penindakan KPK Karyoto hingga pelapor. WP KPK mengatakan dalam kasus ini sebenarnya pihak yang dilaporkan bukan Aprizal, melainkan ada pihak lain. Hal tersebut diketahui dari pelapor kasus dugaan pelanggaran etik ini, yakni Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

"Pelapor bilang yang dilaporkan pihak lain bukan Plt Direktur Dumas (Aprizal)," sebut Koordinator Pendamping WP KPK, Febri Diansyah.

Dalam kasus dugaan pelanggaran etik terkait OTT pejabat UNJ ini, Febri menjelaskan sebenarnya Aprizal sudah melakukan apa yang menjadi kewenangan sebagai Plt Direktur Dumas KPK. Aprizal dalam kasus OTT pejabat UNJ itu disebut hanya melakukan pengumpulan bahan dan keterangan sebagaimana kewenangan bidang Dumas KPK.

"Sebenarnya yang dilakukan Dumas ini adalah pengumpulan bahan dan keterangan ada dasar surat tugasnya ada kewenangan. Dan dalam proses pengumpulan bahan dan keterangan itu memang informasi dari pelapor itu harus diuji harus diverifikasi, harus dilihat dari fakta di lapangan. Setelah bukti dikumpulan baru dilimpahkan ke penyelidikan. Nah dalam konteks ini penyelidikan terjadi pada malam itu juga itu yang akan dibahas," ungkap Febri.

Persidangan kasus dugaan pelanggaran kode etik terhadap Aprizal ini masih berlangsung. Sidang pembacaan putusan direncanakan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020.

Halaman

(ibh/ibh)