Round-Up

Rangkuman 3 Kasus Etik yang Ditangani Dewan Pengawas KPK

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 25 Sep 2020 06:44 WIB
Presiden Jokowi meresmikan Gedung Baru KPK. Peresmian Gedung Baru KPK ini disebut sebagai semangat baru pemberantasan korupsi. Hadir pula Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada acara ini. Selain itu ada Mnteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Kapolri, Ketua MA, serta Jaksa Agung. Agung Pambudhy/detikcom.
Gedung KPK (Foto: Agung Pambudhy)
Jakarta -

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menangani tiga kasus dugaan pelanggaran kode etik pimpinan hingga pegawai KPK. Satu kasus masih dalam tahap persidangan, sedangkan dua kasus lainnya sudah diputus.

Dirangkum detikcom, Kamis (24/9/2020), ketiga kasus dugaan pelanggaran kode etik itu ditangani Dewas KPK pada tahun ini. Dua kasus dugaan pelanggaran etik disangkakan kepada pegawai yakni Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo dan Plt Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK Aprizal. Satu kasus lainnya disangkakan ke Ketua KPK Firli Bahuri.

Untuk kasus dugaan pelanggaran etik yang disangkakan ke Yudi Purnomo dan Firli Bahuri sudah diputus oleh Dewas pada hari ini, Kamis (24/9), sedangkan dugaan pelanggaran etik terhadap Aprizal rencananya baru diputus pekan depan.

Berikut tiga kasus dugaan pelanggaran kode etik pegawai dan pimpinan KPK yang ditangani oleh Dewas KPK:

Dugaan Pelanggaran Etik Terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terkait Helikopter Mewah

Kasus ini berawal dari laporan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK pada 24 Juni 2020. MAKI menduga Firli melakukan pelanggaran kode etik karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumsel, yakni dari Palembang ke Baturaja, 20 Juni lalu.

Dewas KPK kemudian melakukan serangkaian pemeriksaan sejumlah saksi mulai dari pimpinan KPK hingga penyedia jasa penyewaan helikopter. Kemudian kasus dugaan pelanggaran etik terhadap Firli masuk ke tahap persidangan.

Persidangan pertama dilakukan pada Selasa, (25/8). Lalu sidang kedua dilakukan pada Jumat (4/9), dan sidang ketiga pada Selasa (8/9). Meski demikian, sidang etik terhadap Firli ini sempat ditunda, salah satunya karena ada anggota Dewas positif Corona.

Hingga akhirnya, pembacaan putusan sidang kode etik terhadap Firli digelar pada Kamis (24/9). Dewas KPK memutuskan Firli melanggar kode etik terkait naik helikopter mewah saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Firli diberi sanksi ringan berupa teguran tertulis 2.

"Menghukum terperiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis 2 agar terperiksa tidak mengulangi perbuatannya," kata Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Panggabean, membacakan amar putusan dalam sidang etik Ketua KPK, Rabu (24/9/2020).

Hal yang memberatkan Firli tidak menyadari perbuatannya terkait naik helikopter mewah itu melanggar kode etik. Sedangkan hal yang meringankan Firli belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

Dengan putusan ini, Firli dilarang melakukan perbuatan serupa selama kurun waktu enam bulan. Jika dia melakukan pelanggaran dalam kurun waktu enam bulan, maka Firli akan langsung mendapatkan sanksi yang lebih berat berupa sanksi kategori sedang. Dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 disebutkan, ada 3 jenis sanksi. Salah satunya adalah sanksi kategori ringan dalam bentuk tertulis II seperti yang dijatuhkan kepada Firli.

Terkait putusan itu, Firli meminta maaf setelah Dewas KPK memutuskan dirinya melanggar kode etik terkait naik helikopter mewah saat berkunjung ke Sumatera Selatan.

"Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin tidak nyaman," kata Firli saat sidang Dewas KPK di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/9)

"Putusan saya terima. Saya pastikan saya tidak akan pernah mengulanginya," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2