Berkas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terkait kasus Pinangki Sirna Malasari telah dibacakan. Namun, ada yang menjadi sorotan dalam dakwaan itu. Sorotan itu datang dari ICW.
ICW menyoroti ada 4 hal yang hilang dalam berkas dakwaan JPU. ICW mempertanyakan terkait jaringan Pinangki dan Anita Kolopaking hingga alasan Djoko Tjandra mau mempercayainya tak ada di dalam dakwaan itu.
"Setidaknya ada empat hal yang terlihat 'hilang' dalam penanganan perkara tersebut," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).
Berikut keempat hal yang disorot dalam dakwaan JPU:
1. Tak ada penjelaskan Djoko Tjandra mempercayai Pinangki urus fatwa MA.
ICW mengatakan kelengkapan berkas jaksa penuntut umum ketika melimpahkan perkara tersebut ke PN Tipikor. Kurnia menyebut dalam dakwaan tidak menjelaskan alasan Djoko Tjandra dapat mempercayai jaksa Pinangki terkait pengurusan fatwa MA itu.
"Penuntut Umum tidak menjelaskan, apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Pinangki Sirna Malasari ketika bertemu dengan Djoko S Tjandra, sehingga membuat buronan kasus korupsi itu dapat percaya terhadap Jaksa tersebut," kata Kurnia.
Padahal menurut Kurnia, seorang buronan pasti akan bertindak hati-hati terkait kasusnya. Apalagi Pinangki saat itu tidak memegang jabatan tinggi di Kejagung.
"Hal ini penting, sebab secara kasat mata, tidak mungkin seorang buronan 'kelas kakap' seperti Djoko S Tjandra dapat menaruh kepercayaan tinggi kepada Pinangki. Terlebih yang bersangkutan juga tidak memiliki jabatan penting di Kejaksaan Agung," ungkapnya.
2. Tak ada uraian cara Pinangki mewujudkan action plan
ICW mempertanyakan dalam dakwaan tersebut belum diuraikan cara Pinangki mewujudkan action plan yang sudah disusun bersama timnya terkait kasus Djoko Tjandra. Disebutkan terdapat 10 action plan, tetapi menurut ICW tidak disampaikan langkah Pinangki untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Jaksa Penuntut Umum belum menjelaskan, apa-apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh Pinangki dalam rangka menyukseskan action plan?" ujar Kurnia.
