Action Plan Batal, Djoko Tjandra Sempat Mau Tagih USD 500 Ribu dari Pinangki

Wilda Nufus - detikNews
Kamis, 24 Sep 2020 22:31 WIB
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra berjalan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). Djoko Tjandra diperiksa sebagai tersangka dalam kasus suap kepada oknum Jaksa Pinangki terkait kepengurusan permohonan peninjauan kembali (PK) dan pengurusan fatwa ke Mahkamah Agung (MA).ANTARA FOTO/ Adam Bariq/wpa/hp.
Djoko Tjandra. (Adam Bariq/Antara Foto)
Jakarta -

Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sempat berencana meminta uang muka USD 500 ribu yang telah diberikan kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk proposal action plan fatwa Mahkamah Agung (MA) dikembalikan. Hal itu lantaran Djoko Tjandra tak setuju dengan rencana Pinangki.

"Belum sempat, rencananya sih memang akan ke sana. Iyalah (mau ditarik) kan belum sempat dia menarik," kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo, kepada wartawan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2020).

Soesilo menjabarkan Pinangki awalnya meminta uang USD 1 juta kepada Djoko Tjandra melalui teman dekatnya, Andi Irfan Jaya, untuk membayar 'consultant fee' proposal action plan. Namun Djoko hanya memberi USD 500 ribu untuk uang muka agar wujud proposal action plan segera diterimanya.

"Itu kan consultant fee, dari USD 1 juta dia kasih separuh, dia minta dulu Pak Andi, Andi-nya minta duluan. Kalau nggak, nggak dikasih action plan-nya, termasuk bayar," ucapnya.

Soesilo tak memungkiri uang muka itu ia berikan karena kliennya percaya Pinangki berstatus jaksa dan memiliki jaringan di Kejagung. Segala kemungkinan itu, kata Soesilo, bisa saja terjadi.

"Itu nggak pernah bicara, tetapi bisa jadi terjadi seperti itu," tandasnya.

Diketahui, Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima suap sebesar USD 500 ribu dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Untuk melancarkan aksinya, Pinangki kongkalikong dengan sejumlah pihak, termasuk seorang pengacara bernama Anita Dewi Anggraeni Kolopaking.

Djoko Tjandra awalnya mengaku percaya jaksa Pinangki Sirna Malasari bisa mengurus fatwa Mahkamah Agung (MA). Djoko Tjandra menilai action plan Pinangki menarik.

Namun, menurut Susilo, Djoko Tjandra berubah pikiran. Djoko Tjandra kemudian menilai action plan Pinangki tidak masuk akal.

"Setelah berpikir-pikir, action plan-nya kok nggak masuk akal gitu," ujar Soesilo.

Akhirnya, kata Soesilo, kliennya pun menolak action plan itu. Hal tersebut terjadi atas pertimbangan Djoko Tjandra, yang ragu apakah rencana fatwa MA ini akan berjalan mulus.

(idn/idn)