Round-up

Hitungan Hari Pinangki Duduk di Kursi Pesakitan untuk Diadili

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 19 Sep 2020 05:31 WIB
Jaksa Pinangki Sirna Malasari kembali diperiksa di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). Pinangki datang mengenakan kerudung abu-abu dan rompi tahanan Kejagung.
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Perkara dugaan suap dan gratifikasi jaksa Pinangki Sirna Malasari dari terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra segera disidang. Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Berkas itu diserahkan pada Kamis, 17 September 2020. Berkas itu diserahkan ke pengadilan oleh tim jaksa penuntut umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, bersama tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

"Melimpahkan berkas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas nama terdakwa Pinangki Sirna Malasari (PSM) ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum Kejagung) Hari Setiyono dalam keterangan pers tertulis, Kamis (17/9/2020).

Jaksa Pinangki akan didakwa menerima suap, melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pemufakatan jahat. Dakwaan pertama, Pinangki dikenai Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan subsider adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Pinangki juga akan didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dakwaan terakhir yang bakal menjerat Pinangki di meja hijau adalah Pasal 15 juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 15 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 88 KUHP.

Langkah Kejagung melimpahkan berkas perkara Pinangki ke pengadilan dinilai suatu sikap tergesa-gesa oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Menurut MAKI, cepatnya berkas perkara jaksa dilimpahkan terkesan menimbulkan kejanggalan.

"Justru itulah saya datang ke sini (KPK) karena memang menemukan kejanggalan karena nampak buru-buru itu menutupi pihak-pihak lain," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (18/9).

Boyamin menduga pihak lain yang seakan ditutup-tutupi itu memiliki jabatan lebih tinggi dari jaksa Pinangki. Meski begitu, Boyamin belum bisa menyebut siapa sosok pemilik jabatan itu.

"Pihak-pihak lain itu bisa yang lebih besar dan lebih tinggi jabatannya. Jadi pelimpahan ini nampaknya untuk melokalisir di Pinangki saja" ucap Boyamin.

Kejagung pun menepis asumsi Boyamin. Kejagung merasa serba salah.

"Susah kan saya, dulu katanya dituduh lelet, terlambat, sekarang ke pengadilan dianggap buru-buru, susah saya," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Ali Mukartono kepada wartawan di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3