.webp)
Saat ini perhatian publik seolah cuma tertuju ke Natuna Utara yang kerap diganggu kapal-kapal dari China dan Vietnam, serta negara lainnya. Hal ini dapat dipahami mengingat wilayah Natuna Utara sangat kaya dengan sumber daya alam. Tetapi sebenarnya masih ada sembilan titik wilayah laut perbatasan Indonesia yang disengketakan oleh negara tetangga.
"Iya jadi jangan lupa, selain dengan China dan Vietnam, kita punya 10 batas wilayah laut yang belum selesai, masih terus dirundingkan," kata Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Marsekal Madya Aan Kurnia dalam Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (18/9/2020).
Khusus dengan Vietnam di Natuna Utara, Aan melanjutkan, masing-masing negara punya data untuk mengklaim perairan tersebut. Indonesia mengklaim sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sedangkan Vietnam mengklaim landas kontinen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemlu, TNI-AL dan pihak terkait sudah beberapa kali berunding dengan Vietnam. Kami sepakat untuk menyelesaikannya lewat perundingan," ujar Aan.
Dalam catatan detik.com, sesuai dasar hukum internasional, Konvensi PBB tentang batas wilayah laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) pada 1982, ke 9 negara tersebut dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu negara kepulauan dan negara daratan (kontinental).
Indonesia dengan Timor Leste, Papua Nugini, Republik Palau, Filipina, dan Singapura masuk kategori Negara Kepulauan. Sementara India, Australia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam merupakan Negara Kontinental.
Luas laut yurisdiksi nasional mencapai 5,9 juta kilometer persegi. Batas maritim terdiri atas laut wilayah (laut teritorial), batas ZEE, dan batas landas kontinen. Penentuan batas tersebut sangat penting untuk menegakkan kedaulatan dan hukum Indonesia di wilayah lautan.
Beberapa masalah perbatasan laut terdapat dengan Malaysia di empat segmen perbatasan, Singapura di segmen Selat Singapura Timur, Filipina dengan pembahasan ZEE, Palau berupa garis batas ZEE, dan Timor Leste masih menunggu selesainya perundingan batas darat.
Di wilayah-wilayah tersebut, kata Aan, Bakamlah menjalan Grey Zone Operation. Karena di sana situasi yang damai sewaktu-waktu bisa eskalatif. "Untuk itu kami mengedepankan kapal-kapal pemerintah, bukan kapal perang," ujarnya.
Selama ini, China menjalankan taktik seperti itu di Natuna Utara. Mereka mengedepankan kapal-kapal nelayan tapi di dalamnya ada China Maritime Militia. "Mereka para nelayan yang sangat militant karena sudah dididik bela negara," Aan menegaskan.
Di lapis kedua baru ada kapal coast guard, dan di belakangnya kapal perang AL. Dengan taktik seperti itu, aksi mereka di perairan yang sebetulnya merupakan kedaulatan Indonesia tidak dipersoalkan dunia Internasional karena yang di depan adalah kapal-kapal sipil.
