Dulu, Megawati hingga Amien Rais Kompak Desak Pam Swakarsa Bubar

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 08:33 WIB
Deklarasi Ciganjur, November 1998 (Repro buku Gerak dan Langkah)
Deklarasi Ciganjur, November 1998 (Repro buku Gerak dan Langkah)

Wiranto tidak bisa hadir karena acara itu bertepatan dengan Sidang Istimewa MPR. Namun Wiranto mengaku memerintahkan anak buahnya memastikan keamanan pertemuan di Ciganjur itu.

Sebagaimana ditulis Ngatawi Al Zastrouw dalam buku 'Gus Dur, Siapa Sih Sampeyan?', Deklarasi Ciganjur adalah hasil dari forum dialog yang digagas Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ), Keluarga Mahasiswa ITB, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Universitas Siliwangi. Dia menyebut acara di Ciganjur itu sebagai Sidang Istimewa Tandingan karena waktunya bersamaan dengan Sidang Istimewa MPR.

Deklarasi Ciganjur berisi desakan untuk segera digelarnya pemilu yang jujur dan adil untuk mengakhiri pemerintahan Presiden BJ Habibie. Selambat-lambatnya tiga bulan setelah Mei 1999, pemerintahan baru sudah harus terbentuk.

Deklarasi Ciganjur juga mendesak penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, paling lama enam tahun dari tanggal Deklarasi Ciganjur. Gus Dur, Megawati, Amien Rais, dan Sultan juga mendorong pengusutan harta kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya sesuai prosedur hukum. Juga, mereka menolak Pam Swakarsa.

"Mendesak seluruh pengamanan PAM Swakarsa Sidang Istimewa MPR 1998 untuk segera membubarkan diri saat ini juga kembali ke rumah masing-masing agar tidak memperkeruh keadaan," demikian bunyi salah satu poin Deklarasi Ciganjur.

Gus Dur, Amien Rais, Sultan, dan Megawati menandatangani Deklarasi Ciganjur.

Pam Swakarsa yang dulu bukanlah yang sekarang

Pam Swakarsa era dulu dikenal sebagai kelompok sipil yang pro-pemerintahan Presiden BJ Habibie dan mengamankan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Selain itu, Pam Swakarsa di berbagai daerah hingga Timor Timur juga ada, intinya menjadi kelompok sipil pendukung pemerintah. Pam Swakarsa dulu sering bentrok dengan mahasiswa demonstran dan kelompok pro-demokrasi.

Kini, Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pam Swakarsa telah terbit. Polri menjamin Pam Swakarsa sekarang bukanlah Pam Swakarsa yang dulu pernah ada.

"Ingat, itu kasus (1998) ormas (organisasi masyarakat), bukan Pam Swakarsa. Pam Swarkarsa beda, bukan ormas. PAM Swarkarsa itu satpam-satpam yang melakukan pengamanan-pengamanan di kantor-kantor dan pengamanan di rumah, termasuk tadi, kearifan lokal," kata Awi, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/9).

Halaman

(dnu/fjp)