Round Up

Peta Sikap Wakil Rakyat dari 9 Fraksi soal Pam Swakarsa

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 07:41 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Ilustrasi gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

Partai Gerindra

Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Elite Partai Gerindra, Habiburokhman, mengakui nama peraturan tersebut membuat sebagian masyarakat ketar-ketir.

"Namanya memang bikin publik agak ketar-ketir karena ingat di masa awal reformasi, di mana Pam Swakarsa digunakan untuk menghambat gerakan reformasi," kata Habiburokhman kepada wartawan pada Kamis (17/9).

Namun Habiburokhman menilai substansi dari perkap tersebut sudah bagus. Menurutnya, peraturan itu menekankan pada partisipasi masyarakat terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Tapi substansinya bagus, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman pun menyarankan agar dibuat nama lain untuk perkap tersebut. Sebab, istilah Pam Swakarsa memiliki beban sejarah masa lalu.

"Mungkin bisa dipertimbangkan nama lain seperti relawan kamtibmas, atau apalah yang nggak punya beban sejarah," ucap Habiburokhman.

PDIP


Nama Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) menjadi perbincangan hangat publik. Anggota Komisi III F-PDIP, Arteria Dahlan, menyambut baik kehadiran Pam Swakarsa dengan catatan.

"Pertama kita harus mengapresiasi respons cepat, sikap sigap dari institusi kepolisian dalam hal ini Pak Kapolri di dalam hal ini menerbitkan Perkap," kata Arteria di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

Arteria menjelaskan alasannya menyambut baik Perkap tentang Pam Swakarsa. Menurut Arteria, jumlah personel kepolisian dalam penegakan disiplin protokol virus Corona masih kurang.

"Kenapa begitu? Karena kita lihat walaupun kepolisian jumlah sudah 440 ribu personel dan bhabinkamtibmas sudah hadir dalam tingkat desa, tapi dalam tatanan praktiknya, khususnya dalam konteks kekinian menghadapi COVID-19, dalam konteks pelaksanaan disiplin pemenuhan protokol COVID, enggak mungkin seorang polisi untuk hadir di dalam satu desa untuk melaksanakan pengawasan fungsi kedisiplinan tadi," ujar legislator asal Sumbar ini.

Menurut Arteria, Kapolri Jenderal Idham Azis berusaha menghadirkan Pam Swakarsa yang diatur dalam Perkap Nomor 4 Tahun 2020 untuk membantu kepolisian dalam penegakan disiplin protokol kesehatan. Pam Swakarsa dinilai dapat mengawasi di ruang-ruang publik.

"Kapolri mencoba menghadirkan dan mengoptimalisasikan segala sumber daya yang hadir, di wilayah, di desa yang punya pasar, yang punya mungkin pusat-pusat keramaian, ada warung makan, ada tempat-tempat publik, kemudian juga banyak hal, sehingga itu bisa dijadikan sebagai upaya perbantuan tugas-tugas pendisiplinan tadi," ucapnya.

Namun Arteria memberikan catatan Pam Swakarsa dalam hal diksi atau pilihan kata. Bagi PDIP, kata Arteria, menjadi pertanyaan mengapa Polri memilih nama Pam Swakarsa.

"Jadi saya pikir kita ambil sisi positifnya saja, memang redaksi atau diksi Pam Swakarsa ini bagi saya pribadi, bagi PDI Perjuangan, bagi kami-kami yang merasakan bagaimana reformasi tahun '98 itu cukup juga menjadikan pertanyaan," tutur Arteria.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5