3 Catatan Tobas NasDem soal Pam Swakarsa: Istilahnya Traumatik

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 13:18 WIB
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari (Rolando/detikcom)
Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Aturan terbaru soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) mendapat sorotan dari Partai NasDem. Anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Taufik Basari menilai penggunaan istilah 'Pam Swakarsa' bisa menimbulkan masalah karena pengalaman buruk masa lalu.

"Terkait dengan penggunaan nomenklatur Pam Swakarsa itu dapat menimbulkan masalah, karena kita punya pengalaman traumatik terkait dengan istilah Pam Swakarsa ini dalam hubungannya dengan peristiwa di tahun '98-'99," kata Taufik di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

"Di mana pada saat itu ada kebijakan untuk membentuk Pam Swakarsa yang pada ujungnya Pam Swakarsa tersebut malah dibentrokkan dengan aksi-aksi ujung rasa yang mengkritik pemerintah dan mendorong penuntasan reformasi pada saat itu yang berujung pada kasus Semanggi I," imbuhnya.

Politikus yang akrab disapa Tobas ini menilai lebih baik Kapolri Jenderal Idham Azis meninjau ulang penggunaan istilah 'Pam Swakarsa'. Tobas juga memberikan sejumlah catatan.

"Oleh karena itu, ada baiknya Kapolri meninjau ulang terkait penggunaan istilah Pam Swakarsa ini. Jika ingin mengatur beberapa materi yang termuatan di dalam Perkap tersebut," ujarnya.

Jika Polri ingin ada partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, kata Tobas, perlu ada batasan yang jelas. Tobas menilai tak boleh ada tugas polisi yang tumpang-tindih.

"Yang kedua, terkait substansinya, substansinya jika pihak kepolisian ingin mengatur terkait partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka harus diberikan batasan yang jelas. Tidak boleh kemudian tumpang-tindih dengan tugas kepolisian dan juga akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat," ucap Ketua DPP NasDem itu.

Tak hanya soal batasan jelas, Tobas juga mendorong agar Pam Swakarsa tak melahirkan kelompok eksklusif. Sebab, Pam Swakarsa bisa dijadikan alasan kedekatan dengan kepolisian.

"Partisipasi ini tidak lantas membuat adanya kelompok masyarakat seolah-olah lebih dari yang lain karena punya status pihak yang diminta aparat penegak hukum untuk membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Supaya tidak menimbulkan kelompok-kelompok eksklusif baru," imbuhnya.

Sebelumnya, KontraS mengkritik Pam Swakarsa. KontraS menyebut Pam Swakarsa telah terbukti memunculkan FPI yang disebutnya sebagai organisasi intoleran.

"Pam Swakarsa akan memunculkan kelompok yang bergerak secara semena-mena, mengingat Pam Swakarsa '98 adalah cikal bakal FPI yang dalam tindakannya tidak sedikit menunjukkan perilaku intoleran," kata Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, dalam keterangannya kepada detikcom, Kamis (17/9).

Sementara itu, FPI membantah pernyataan KontraS. FPI menyebut KontraS mengarang.

"Ngarang dia (KontraS)," kata Ketua Umum FPI Slamet Maarif kepada detikcom, Kamis (17/9).

(rfs/tor)