PKB Dukung Perkap soal Pam Swakarsa: Upaya Penegakan Protokol Kesehatan

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 17 Sep 2020 14:53 WIB
Cucun Syamsurizal
Cucun Syamsurizal (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan peraturan soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal menepis adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait munculnya ormas baru yang dianggap intoleran itu.

"Konteks ini jauh berbeda dengan pembentukan Pam Swakarsa di tahun 1999 yang kental dengan kepentingan politik. Jadi kami mendukung Perkap Nomor 4/2020 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis," kata Cucun kepada wartawan pada Kamis (17/9/2020).

Cucun menegaskan inisiatif awal dari adanya Peraturan Kapolri (Perkap) soal Pam Swakarsa ditujukan guna menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Menurutnya, Pam Swakarsa dapat membantu proses penegakan protokol kesehatan pada masa pandemi virus Corona.

"Yang perlu digarisbawahi adalah inisiatif Kapolri ini hanya ditujukan pada upaya penegakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19," ucap Cucun.

"Partisipasi publik seperti Hansip, aktivis LSM, hingga anggota ormas saat ini dibutuhkan untuk melakukan tindakan persuasif sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dalam menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan selama musim pandemi," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini juga menilai seluruh masyarakat bisa ikut mengawasi implementasi dari peraturan itu. Apalagi jika penerapan Perkap Pam Swakarsa melenceng dari tujuan awal.

"Kita bisa mengawal bersama jika tujuan Pam Swakarsa untuk penegakan protokol kesehatan selama musim pandemi ini melenceng dari tujuan awalnya," ujar Cucun.

Sebelumnya, KontraS mengkritik Pam Swakarsa. KontraS menyebut Pam Swakarsa telah terbukti memunculkan FPI, yang disebutnya sebagai organisasi intoleran.

"Pam Swakarsa akan memunculkan kelompok yang bergerak secara semena-mena, mengingat Pam Swakarsa '98 adalah cikal bakal FPI, yang dalam tindakannya tidak sedikit menunjukkan perilaku intoleran," kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti dalam keterangannya.

Hadirnya Pam Swakarsa dinilai Kontras sebagai niat aparat mengembalikan situasi masa lalu, yakni situasi sarat kekerasan massa saat merekahnya fajar reformasi. Seharusnya situasi demokrasi Indonesia bisa menjadi lebih baik dan demokratis untuk saat ini. Sekarang Pam Swakarsa sudah tidak diperlukan lagi.

(hel/elz)