Round Up

Peta Sikap Wakil Rakyat dari 9 Fraksi soal Pam Swakarsa

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 07:41 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Ilustrasi gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

Partai NasDem

Aturan terbaru soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) mendapat sorotan dari Partai NasDem. Anggota Komisi III DPR RI F-NasDem Taufik Basari menilai penggunaan istilah 'Pam Swakarsa' bisa menimbulkan masalah karena pengalaman buruk masa lalu.

"Terkait dengan penggunaan nomenklatur Pam Swakarsa itu dapat menimbulkan masalah, karena kita punya pengalaman traumatik terkait dengan istilah Pam Swakarsa ini dalam hubungannya dengan peristiwa di tahun '98-'99," kata Taufik di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

"Di mana pada saat itu ada kebijakan untuk membentuk Pam Swakarsa yang pada ujungnya Pam Swakarsa tersebut malah dibentrokkan dengan aksi-aksi ujung rasa yang mengkritik pemerintah dan mendorong penuntasan reformasi pada saat itu yang berujung pada kasus Semanggi I," imbuhnya.

Jika Polri ingin ada partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, kata Tobas, perlu ada batasan yang jelas. Tobas menilai tak boleh ada tugas polisi yang tumpang-tindih.

"Yang kedua, terkait substansinya, substansinya jika pihak kepolisian ingin mengatur terkait partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, maka harus diberikan batasan yang jelas. Tidak boleh kemudian tumpang-tindih dengan tugas kepolisian dan juga akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat," ucap Ketua DPP NasDem itu.

Tak hanya soal batasan jelas, Tobas juga mendorong agar Pam Swakarsa tak melahirkan kelompok eksklusif. Sebab, Pam Swakarsa bisa dijadikan alasan kedekatan dengan kepolisian.

"Partisipasi ini tidak lantas membuat adanya kelompok masyarakat seolah-olah lebih dari yang lain karena punya status pihak yang diminta aparat penegak hukum untuk membantu mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Supaya tidak menimbulkan kelompok-kelompok eksklusif baru," imbuhnya.

PKB

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan peraturan soal Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa). Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Sjamsurijal menepis adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terkait munculnya ormas baru yang dianggap intoleran itu.

"Konteks ini jauh berbeda dengan pembentukan Pam Swakarsa di tahun 1999 yang kental dengan kepentingan politik. Jadi kami mendukung Perkap Nomor 4/2020 yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Idham Azis," kata Cucun kepada wartawan pada Kamis (17/9).

Cucun menegaskan inisiatif awal dari adanya Peraturan Kapolri (Perkap) soal Pam Swakarsa ditujukan guna menegakkan protokol kesehatan COVID-19. Menurutnya, Pam Swakarsa dapat membantu proses penegakan protokol kesehatan pada masa pandemi virus Corona.

"Yang perlu digarisbawahi adalah inisiatif Kapolri ini hanya ditujukan pada upaya penegakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19," ucap Cucun.

"Partisipasi publik seperti Hansip, aktivis LSM, hingga anggota ormas saat ini dibutuhkan untuk melakukan tindakan persuasif sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dalam menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan selama musim pandemi," imbuhnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5