Round Up

Peta Sikap Wakil Rakyat dari 9 Fraksi soal Pam Swakarsa

Tim Detikcom - detikNews
Jumat, 18 Sep 2020 07:41 WIB
Pembangunan gedung baru untuk DPR RI menuai kritikan berbagai pihak walaupun Ketua DPR Setya Novanto menyebut Presiden Jokowi telah setuju pembangunan tersebut. Tetapi Presiden Jokowi belum teken Perpres tentang pembangunan Gedung DPR. Lamhot Aritonang/detikcom.
Ilustrasi gedung DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)

PPP

Sementara itu, sorotan juga datang dari fraksi PPP. Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengimbau agar pengadaan seragam tidak memberatkan anggaran negara.

"Karena Perkap 4/2020 terkait seragam ini difokuskan untuk satpam perusahaan, maka pengadaan seragam dan lainnya itu tidak membebani anggaran negara di Polri," kata Arsul kepada wartawan pada Selasa (15/9).

Lebih lanjut, Sejken PPP ini mengatakan perubahan seragam satpam tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh satpam. Ia menekankan setiap penyelewengan kekuasaan akan diberi tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, Arsul mengimbau agar pembinaan dan pelatihan satpam jangan hanya ditekankan untuk satpam di perusahaan. Ia mendorong agar pembinaan terhadap satpam dan satuan keamanan lingkungan (satkamling) dianaktirikan. Sementara itu, Arsul Sani menilai kekhawatiran terkait Pam Swakarsa bisa jadi pengingat untuk Kapolri Jenderal Idham Azis.

Menurut Arsul, pengalaman buruk masa lalu tak serta-merta membatalkan Perkap Kapolri Nomor 4 Tahun 2020 itu. Bila ada pelanggaran pidana oleh Pam Swakarsa, Arsul menilai Polri harus tanggap merespons.

"Tapi jangan karena pengalaman negatif masa lalu itu terus pengaturan Pam Swakarsa dalam Perkap tersebut dibatalkan. Artinya, dengan catatan pengingat tersebut pimpinan Polri perlu terus menerus membina dan mengawasi semua Pam Swakarsa yang wujudnya satpam di perusahaan-perusahaan atau kawasan-kawasan perumahan atau industri tertentu dan juga satkamling di lingkungan perumahan secara terus menerus," ujar Sekjen PPP ini.

"Begitu ada pelanggaran, apalagi yang sifatnya pidana, maka jajaran kepolisian harus tanggap untuk menindak," lanjutnya.

Partai Demokrat

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menolak Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa) karena menilai sebagai cikal bakal ormas intoleran. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta kebijakan Pam Swakarsa tak dilihat secara sempit.

"Paradigma memahami sebuah kebijakan dan political will yang utuh dan tidak boleh sempit karena nama wadahnya. Harus utuh melihat political will-nya melalui basis aturan yang menaunginya," kata Didik kepada wartawan, Kamis (17/9).

Kebijakan Pam Swakarsa diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020. Didik menilai Perkap itu tak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

"Mencermati dan memahami Perkap 4/2020 yang sangat detail, terukur dan komprehensif dengan basis pengaturan yang lengkap termasuk maksud, tujuan, pengawasan dan pengendaliannya serta pertimbangan yang sangat terukur, saya rasa tidak perlu dikhawatirkan terjadi ekses yang berlebihan. Bahkan dengan memedomani dan menjalankan Perkap 4/2020 secara utuh, saya yakin salah satu tujuan yang diinginkan sebagai bagian partisipasi publik untuk menjaga, memelihara kamtibmas di lingkungannya masing-masing akan bisa dimaksimalkan," ujar Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat itu.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3 4 5