.webp)
PKS mengkritik Menko Polhukam Mahfud Md yang menyindir Gubernur DKI Anies Baswedan dengan frasa 'tata kata' terkait kehebohan yang ditimbulkan setelah pengumuman PSBB DKI. PKS membela Anies.
"Pemerintah pusat tidak punya empati pada pemerintah daerah," ujar Mardani kepada wartawan pada Senin (14/9/2020).
Ketua DPP PKS ini menilai Anies sedang bekerja keras mengendalikan COVID-19. Tak hanya Anies, kepala daerah lain juga berusaha mengendalikan pandemi ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mas Anies dan banyak kepala daerah yang lain sedang bekerja keras mengendalikan kasus COVID-19 tanpa kenal lelah," ujar Mardani.
Mardani menilai justru sikap Anies tegas dalam penanganan COVID-19. Menurutnya, tidak ada kestabilan ekonomi apabila COVID-19 tidak ditangani dengan baik.
"Selama kita tidak fokus menangani COVID-19 maka tidak akan ada kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Pandemi ini hanya dapat dikendalikan jika kita disiplin dalam kebijakan mengurangi pergerakan manusia. DKI justru jujur dan tegas ingin menyelesaikan pandemi COVID-19," kata Mardani.
Lebih lanjut, Mardani mengatakan pemimpin harus berani dalam mengambil keputusan yang tegas. Terlebih, apabila itu menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat.
"Yang benar pemimpin justru berani mengambil keputusan tegas dan lugas apalagi menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Ekonomi dapat kita raih kembali. Nyawa yang hilang tidak akan dapat dibeli dengan biaya berapa pun," ucap Mardani.
Mardani pun menyarankan pemerintah dapat menjadi sosok yang sayang terhadap keselamatan masyarakat. Bukan justru menjadi pengusaha yang berpikir untung-rugi.
"Jadilah ayah yang sayang pada rakyat, bukan bos dan pengusaha yang berpikir untung-rugi," ucap Mardani.
Baca juga: Menarik Rem Darurat ala Gubernur Anies |
Diketahui, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.
"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).
"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," tambahnya.
(hel/tor)
