.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait tata kata dalam pengumuman PSBB. Sekjen PPP Arsul Sani melihat kontroversi PSBB DKI sebagai cermin buruknya komunikasi pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"PPP melihat kontroversi PSBB yang baru ini sebagai cermin buruknya pola komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta yang terus berulang," kata Arsul kepada wartawan pada Senin (14/9/2020).
Menurut Arsul, PPP tidak perlu berpihak kepada salah satu pihak, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta. Ia menilai PPP juga tidak perlu berpihak terkait sindiran Mahfud terhadap Anies.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagi PPP, tidak penting dan tidak pada tempatnya kita berpihak kepada Pemprov atau Pemerintah Pusat dengan setuju atau tidak setuju cara Gubernur Anies Baswedan mengumumkan rencana PSBB atau isi pengumumannya maupun cara pejabat pemerintah pusat, termasuk sindiran Pak Menko Polhukam sebagai respons terhadap Gubernur Anies," ujar Arsul.
Arsul menekankan agar Anies dapat memperbaiki pola komunikasi dalam pengambilan keputusan. Khususnya, keputusan yang menyangkut kehidupan rakyat.
"PPP melihat lebih penting baik bagi Gubernur DKI maupun pejabat pemerintah pusat untuk memperbaiki pola komunikasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat terkait pandemi COVID-19 ini," ucap Arsul.
Baca juga: Menarik Rem Darurat ala Gubernur Anies |
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara soal anggapan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebabkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengumumkan PSBB kembali ke tahap awal. Mahfud menilai tidak ada yang salah dari pengumuman tersebut dan itu sekadar tata kata.
"Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam pagi-pagi jam 11.00 negara sudah rugi Rp 300 triliun atau Rp 297 triliun hanya sebentar karena pengumuman itu, padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan, wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan, dan lain-lain kan hanya seperti itu, cuma ini karena ini tata kata, bukan tata negara," kata Mahfud dalam diskusi daring Kelompok Studi Demokrasi Indonesia (KSDI) bertajuk 'Evaluasi 6 Bulan dan Proyeksi 1 Tahun Penanganan COVID-19 di Indonesia', Sabtu (12/9).
"Ya akibatnya kacau kayak begitu. Apa coba salahnya memang dia melakukan itu, coba besok dilihat saja, nggak ada masalah, lihat apa yang ditutup ini, tapi kemudian dinarasikan seakan-seakan terjadi hal yang sangat gawat tapi ya gitu juga, tidak ada masalahnya," tambahnya.
Tonton video 'Mahfud soal Pengumuman PSBB DKI: Karena Tata Kata, Negara Rugi Rp 297 T':
