Kolom Kang Hasan

Menarik Rem Darurat ala Gubernur Anies

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 14 Sep 2020 10:38 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswaedan mengatakan "akan menarik rem darurat" minggu lalu, sebenarnya apa yang ingin dia ungkapkan? Saya tidak mengada-ada dengan pertanyaan ini. Cara seseorang mengkomunikasikan sesuatu mencerminkan apa yang dia pahami, atau apa yang tidak dia pahami, tentang suatu persoalan.

Cara seseorang memahami atau tidak pahamnya seseorang terhadap suatu masalah akan menentukan tindakan yang akan dia ambil. Tindakan Gubernur DKI berefek pada 9 juta warga DKI, ditambah belasan juta penduduk kota-kota di sekitar Jakarta.

Rem apa yang mau ditarik? Tentu saja rem pertumbuhan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19. Rem ditarik, artinya pertumbuhannya harus diperlambat dan dihentikan.

Masalahnya, kenapa baru ditarik sekarang? Menarik rem darurat itu situasinya adalah sesuatu sedang melaju, lalu ada usaha untuk menghentikannya. Artinya, selama ini dibiarkan melaju, sekarang buru-buru hendak dihentikan.

Kita sebenarnya tidak perlu menarik rem darurat. Setidaknya tidak perlu sekarang. Sejak April lalu sebenarnya kita harus menarik rem. Waktu itu pemerintah pusat mencanangkan pemberlakuan PSBB yang kemudian diterapkan oleh daerah-daerah. Itu adalah saat kita menarik rem.

Masalahnya, rem itu dilepaskan. Awal Juni Gubernur DKI mengumumkan pelaksanaan PSBB transisi sebagai persiapan menuju kenormalan baru. Waktu itu angka pertumbuhan harian di DKI sekitar 100. Angka ini naik turun setiap harinya, belum ada tanda-tanda sedang menurun secara konsisten. Apa artinya? Artinya saat itu belum ada pola penanganan yang benar arahnya. Saat itu kita sedang menarik rem, tapi efektivitas rem itu belum bisa dipastikan.

Seharusnya pada saat itu kita lebih kencang menarik rem. Tapi itu tidak terjadi. Pemerintah DKI mengumumkan pengendoran. Ibarat kendaraan mulai bergerak melaju, perlahan, tapi gas sebenarnya sedang kencang, dan ada sedikit rem. Ketika rem dilonggarkan, maka kendaraan akan maju. Itulah yang terjadi.

PSBB masa transisi akan dievaluasi, begitu janji Gubernur DKI. Bagaimana evaluasinya? Logisnya, ketika penambahan harian meningkat dari 100 ke 200, saat itulah rem harus ditarik lagi. Penambahan itu berarti bahwa asumsi-asumsi yang dibuat, rumusan antisipasi untuk melonggarkan PSBB tidak berlaku. Jadi harus kembali ke keadaan awal. Tapi itu tidak dilakukan. Bertambah sampai ke level 400, lalu 800 pun masih dibiarkan.

Setelah angka pertambahan mencapai 1500 baru panik, dan menarik rem. Apa dasarnya? Lalu, apa yang akan dilakukan sekarang? Kembali ke masa PSBB tempo hari. Maunya begitu. Tapi itu mustahil. Pelonggaran PSBB tempo hari telah memberikan efek psikologis, seolah kita sudah berhasil mengendalikan wabah. Pesan itu sangat kuat tercermin dalam pesan Gubernur DKI saat mengumumkan pelonggaran PSBB. Lalu ia menuai hasilnya.

Selama masa PSBB transisi sangat sulit untuk membuat orang mematuhi protokol. Pasti sulit, karena secara psikologis orang-orang sudah melonggarkan diri. Maka terjadilah hal-hal konyol selama PSBB (ingat, kita masih dalam situasi PSBB) transisi itu. Car free day dibuka, orang berkumpul tanpa batas.

Pemda DKI sendiri lalai menerapkan protokol. Berbagai acara yang sebenarnya tak patut, diberi izin. Kantor-kantor pemerintah maupun swasta dibolehkan buka, lalu menjadi pusat-pusat penularan wabah. Sebenarnya tidak ada PSBB transisi. Yang ada adalah lepas rem, dan sekarang rem itu ditarik (lagi).

Dari pengumuman yang disampaikan kemarin jelas bahwa PSBB versi tarik rem ini tidak sama dengan versi sebelum pelonggaran. Dulu tidak efektif, sekarang pun besar kemungkinan tidak akan efektif. Apa masalah kebijakan ini? Masalah utama penularan Covid-19 terletak pada perilaku manusia. Soalnya sesederhana itu. Perilaku manusia itu terkait dengan setidaknya dua hal, yaitu kebiasaan dan situasi yang sedang mereka hadapi.

Bagaimana kebiasaan orang? Kita tidak terbiasa dengan berbagai langkah menjaga kesehatan dan keselamatan. Jangankan soal virus yang tak tampak oleh mata telanjang, hal-hal yang jelas-jelas mengancam keselamatan saja pun sering diabaikan. Tidak disiplin itu masalah nyata. Pertanyaannya, apa yang akan dilakukan pemerintah DKI untuk mengubah kebiasaan orang-orang?

Apa yang dilakukan selama ini? Buat peraturan, tapi penegakannya masih kedodoran. Gubernur berulang-ulang menegaskan soal besarnya jumlah denda pelanggaran PSBB yang terkumpul, untuk menunjukkan bahwa dia sudah berusaha menegakkan disiplin. Itu justru kekonyolan dan pernyataan orang yang tidak berdaya. Yang dibutuhkan publik adalah penyajian data tentang berubahnya disiplin penduduk. Sebagai gubernur, Anies seharusnya menunjukkan "saya buat kebijakan ini, hasil positifnya ini."

Soal situasi yang dihadapi orang, langkah yang diambil terus saja berlawanan dengan nalar sehat. Penumpang kendaraan umum tidak boleh berjejal. Apa langkah logis untuk menghindari itu? Logikanya, agar tidak terjadi situasi padat di angkutan umum, perbanyaklah kendaraan yang disediakan. Tapi yang berkali-kali dilakukan justru mengurangi. Mungkin niatnya, kalau angkutan dikurangi, orang akan enggan keluar. Tidak begitu. Orang keluar karena harus keluar.

Jumlah kendaraan yang dikurangi tidak akan menghentikan orang keluar. Selain itu, untuk kendaraan pribadi, ganjil-genap diterapkan. Apa tujuan ganjil-genap ini pada awalnya? Untuk mengurangi kemacetan, dengan mendorong orang naik kendaraan umum. Dalam situasi sekarang, jumlah orang yang naik kendaraan umum justru harus dikurangi. Tidakkah kebijakan ini kontraproduktif?

Gubernur harus menemukan di bagian mana kebijakannya yang salah. Dia harus tahu. Jangan lagi berprinsip "we don't know what we don't know." Kalau kebijakan sekarang masih berbasis pada "tidak tahu", maka tidak ada penarikan rem darurat.

Pertanyaan saya, apa yang akan dilakukan oleh Gubernur DKI untuk memperbaiki disiplin warganya? Lalu, kebijakan apa yang akan diambil untuk mengurangi interaksi antarmanusia? Kalau cuma sebatas pada soal-soal yang diumumkan kemarin, sadarilah bahwa Gubernur tidak sedang menarik rem apapun.

(mmu/mmu)