Beda Aturan Masuk Kantor di PSBB Ketat Usai Anies-Airlangga Rapat

ADVERTISEMENT

Beda Aturan Masuk Kantor di PSBB Ketat Usai Anies-Airlangga Rapat

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 13 Sep 2020 16:40 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Facebook Pemprov DKI Jakarta)
Jakarta -

Hari ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan aturan rinci soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) versi ketat. Ada perubahan bila dibandingkan dengan jumpa pers Anies pada 9 September 2020, yaitu soal aturan masuk kantor.

Anies awalnya berencana mewajibkan seluruh karyawan di Jakarta bekerja dari rumah (work from home/WFH) saat PSBB ketat kecuali 11 sektor esensial. Hal ini diumumkan Anies pada Rabu (9/9/2020). PSBB ketat ini adalah pengetatan dibanding PSBB transisi, yang diterapkan di Jakarta selama beberapa waktu terakhir.

"Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu dan inilah rem darurat yang harus kita tarik sebagaimana tadi kita lihat, begitu dilakukan pembatasan, jumlah kasus menurun, sehingga kita bisa menyelamatkan saudara-saudara kita," kata Anies dalam video yang disiarkan Pemprov DKI, Rabu (9/9).

"Prinsipnya, mulai Senin, 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan laksanakan dari rumah, bekerja dari rumah. Bukan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tak diizinkan untuk beroperasi," sambung Anies.

Tapi rencana Anies ini mendapat sorotan dari Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartanto. Airlangga ingin perkantoran menerapkan jam kerja fleksibel. Artinya, ada yang sebagian tetap bekerja di kantor pada jam tertentu, ada yang sebagian lagi bekerja dari rumah pada jam tertentu.

"Perkembangan di DKI minggu depan kembali PSBB. Namun kami sudah menyampaikan bahwa sebagian besar kegiatan perkantoran melalui flexible working hours sekitar 50 persen di rumah dan 50 persen di kantor," kata Airlangga seusai Rakornas Kadin, Kamis (10/9).

Bahkan Airlangga menegaskan pegawai di kantor pemerintah tetap menggunakan sistem kerja sesuai peraturan MenPAN-RB.

"Untuk pekerja di kantor pemerintah tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB sehingga pemerintah mengatur antara work from home dan work from office dan tentunya kalau untuk pekerja perkantoran tetap disiapkan flexible working. Jadi ada yang kerja di rumah, ada yang kerja di kantor. Nanti tentu persentasenya akan ditentukan dan pemerintah," kata Airlangga dalam konferensi pers bersama BNPB dilihat virtual.

Anies-Airlangga Rapat Bersama soal Sistem Kantor

Setelah perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI mengemuka, kedua pihak lalu rapat bersama. Rapat yang dihadiri Anies dan Airlangga itu digelar pada Sabtu (12/9) kemarin.

"Sesuai rencana, insyaallah mulai Senin (14/9) akan dilakukan pengetatan, dan untuk menghormati permintaan Bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) sebagai Ketua Satgas, detail pembatasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok," kata Anies kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2020).

Anies mengimbau seluruh perkantoran dan kegiatan usaha serius mengikuti aturan yang ada. Meski pembatasan ketat akan dilakukan pada Senin, dia meminta seluruh perkantoran lebih dulu mulai membatasi jam kerja.

Tonton juga 'Anies: Denda Pelanggar Protokol COVID-19 Akan Diintensifkan':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT