.webp)
Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta sepakat jika pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) diterapkan di Ibu Kota. Namun F-Gerindra memberi sejumlah catatan jika kebijakan itu akan diterapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sepakat (PSBM), tapi catatannya kewenangan yang dimiliki oleh unsur elemen masyarakat di RT, RW, LMK itu diperluas dan dalam rangka koordinasi tenaga aparatur juga bisa ditingkatkan," kata Wakil Ketua F-Gerindra DPRD DKI Andyka kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).
Menurut Andyka, penegakan hukum sejak PSBB transisi diterapkan di Jakarta masih minim. Pelibatan unsur elemen masyarakat hingga ke tingkat RT juga dinilainya masih kurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pelaksanaan PSBB transisi kemarin kurangnya law enforcement, kurangnya penegakan hukum dan kemudian tangkapan atau luasan dalam penegakan law enforcement tidak melibatkan unsur sampai RT-RW dan elemen yang ada di bawahnya," ujarnya.
Dia menilai PSBM akan lebih efektif dibandingkan PSBB. Andyka menilai pembatasan berskala mikro tidak membuat kegiatan masyarakat berhenti secara keseluruhan, ekonomi pun masih dapat berjalan.
"Lebih efektif, sehingga ekonomi tetap bisa bergulir, tapi konsentrasi penuhnya adalah terkait masalah humanity, masalah kemanusiaan," tuturnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menarik rem darurat dan akan memberlakukan PSBB total di Jakarta. PSBB ini akan berlaku mulai 14 September.
"Dalam rapat Gugus Tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) kemarin.
Juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito menilai sudah seharusnya Pemprov DKI melakukan pembatasan yang lebih ketat karena kasus Corona makin naik. Dia menyarankan ada pembatasan sosial berskala mikro.
"Khusus daerah yang sedang menjalankan PSBB, termasuk DKI Jakarta, untuk daerah yang sudah pengendaliannya sudah lebih mikro daripada kota, maka kami harapkan kecamatan pun bisa juga melakukan pembatasan sosial berskala mikro, sehingga bisa betul-betul tempat yang memiliki penularan tinggi sesuai dengan data yang ada bisa dikendalikan dengan baik," kata Wiku saat konferensi pers secara virtual melalui akun YouTube Setpres, Kamis (10/9).
(eva/azr)
